Gegara melarang study tour, Gubernur Dedi Mulyadi layak dicopot oleh Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB). Ada alasan kuat di balik itu.
Koordinator SP3JB, Herdis Subarja, mengatakan usulan pencopotan Dedi Mulyadi dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, telah disampaikan ke DPRD Jawa Barat.
Mereka beralasan karena lesunya ekonomi usaha di sektor pariwisata, sehingga banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
"Ya sebetulnya pemakzulan ini sebagai dampak ya, akibat dari usaha-usaha yang telah dilakukan SP3JB sebelumnya namun tidak memberikan hasil," kata Herdis seperti dikutip dari Antara, Kamis (28/8/2025).
Usulan ini karena kebijakan Gubernur Dedi yang ditujukan ke sekolah negeri dinilai tanpa kajian dan perhitungan dampak akibat dari keluarnya kebijakan tersebut.
Surat Edaran (SE) Gubernur dengan nomor 45/pk.3/ tertanggal 6 Mei 2025 itu memberi dampak terhadap matinya sektor pariwisata di Jawa Barat, serta berdampak negatif pula kepada para pekerja di sektor itu.
Herdis mengatakan SP3JB jauh-jauh hari sebelum aksi demonstrasi pada 21 Juli 2025 lalu, telah melakukan langkah komunikatif dengan beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dalam menjalankan SE gubernur no 45/pk.3/ tertanggal 6 Mei 2025 dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas UMKM, terutama Dinas Pendidikan termasuk lewat surat menyurat.
"Akan tetapi kan hasilnya nol. Makanya kita lancarkan aksi demonstrasi, namun hasilnya sama," ujar dia.
Simak Video "Video: Mendikdasmen Belum Kaji Kebijakan Pendidikan di Barak Militer "
(wsw/wsw)