InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menanggapi protes warga desa Kuta Mandalika yang menagih pembayaran tanah. ITDC bilang pembayaran sudah tuntas.
Sejumlah warga Desa Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) diketahui melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur NTB dan menagih pembayaran tanah beberapa waktu lalu.
ITDC pun menegaskan seluruh kewajiban pembayaran atas lahan The Mandalika, termasuk Sirkuit Mandalika, telah diselesaikan.
"Seluruh lahan yang dikelola InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) berstatus clean and clear secara hukum dan tidak ada lagi kewajiban pembayaran yang tertunda," kata Penjabat Sementara General Manager (PGS GM) The Mandalika, Agus Setiawan, dalam holding statement kepada detikBali, Selasa (16/9/2025).
Agus menjelaskan tanah yang dimaksud merupakan aset sah milik ITDC. Tanah itu diterima berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2008. Aset tersebut sebelumnya berasal dari PT PPA (Persero)/eks BPPN yang telah dibeli oleh Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) dari masyarakat pada 1990-an.
"ITDC memiliki seluruh bukti lengkap atas seluruh transaksi pembelian tanah tersebut dan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama ITDC telah diterbitkan lebih dari 15 tahun lalu. Dengan demikian, objek tanah dimaksud bukan merupakan tanah enclave," jelas Agus.
Proses pembebasan lahan dan pengelolaan yang dilakukan ITDC di KEK Mandalika, jelas Agus, sah dan sesuai kepastian hukum.
"Keyakinan ini kami miliki berdasarkan fakta bahwa lahan KEK Mandalika yang diamanahkan untuk kami kembangkan ini merupakan penyertaan modal negara dan telah dilakukan verifikasi berjenjang oleh instansi dan kementerian terkait sebelum diserahkan kepada ITDC," tuturnya.
Agus juga menegaskan sebagian pihak yang masih menempati lahan bukanlah pemilik tanah. Bahkan, perkara mengenai klaim atas tanah tersebut telah diperiksa di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
"Pemeriksaan dan putusan pengadilan telah menegaskan tanah dimaksud adalah milik ITDC. Fakta hukum ini menjadi dasar kepastian bagi ITDC dalam melaksanakan mandat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika," ungkap Agus.
Agus juga menyinggung soal penyediaan rumah khusus (rusus). Menurutnya, hal itu adalah bukti nyata ITDC dan pemerintah daerah (pemda) memiliki iktikad baik dengan menyiapkan hunian baru layak yang dilengkapi fasilitas pendukung sebagai lokasi relokasi bagi masyarakat yang sebelumnya mendiami lahan ITDC.
Menurut Agus, langkah ini ditempuh untuk memastikan pembangunan KEK Mandalika dapat berjalan sesuai rencana, sekaligus menjamin warga tetap memperoleh tempat tinggal yang aman dan bermartabat.
Kemudian, terkait kehadiran TNI, Polri, maupun aparatur negara lain di kawasan The Mandalika, tutur Agus, merupakan bagian dari tugas resmi untuk mendukung pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN). Agus mengklaim tidak ada tindakan represif, kontak fisik, maupun kekerasan dalam pengamana tewrsebut.
"ITDC menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap langkah pengembangan kawasan dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku serta menghormati hak-hak masyarakat," jelas Agus.
Diberitakan sebelumnya, warga tinggal di Desa Kuta Mandalika, Lombok Tengah, dekat Sirkuit Mandalika melakukan demonstrasi di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menuntut penyelesaian pembayaran lahan dari PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Kuasa Hukum warga, Badaruddin, mengatakan konflik lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tak kunjung dituntaskan PT ITDC. Dari data, ada 42 hektare lahan di KEK Mandalika belum dibayar oleh PT ITDC.
"Bahkan, anehnya beberapa warga yang sudah dipindahkan ke dusun, hijrah untuk tinggal di rumah tapak ini mengeluhkan kondisi rumah. Semula rencananya ada dua lantai, tetapi dibangun satu lantai," kata Badar saat diterima hearing di ruang Rapat Melati kantor Gubernur NTB pada Rabu (10/9/2025).
--------
Artikel ini telah naik di detikBali.
Simak Video "Video: Ratusan Bus Siap Angkut Penonton MotoGP Mandalika"
(wsw/wsw)