Vila Amankila yang Super Mewah Itu Disegel, Izinnya Diduga Bermasalah

Proyek pembangunan vila mewah dari Amankila di Karangasem, Bali terhenti. Lokasi pembangunan vila itu disegel, izinnya diduga bermasalah. Kenapa?

Pemprov Bali dan DPRD Bali turun tangan untuk mengecek pembangunan vila mewah Amankila karena proyek seluas 4 hektare itu berjalan tanpa izin yang lengkap.

Langkah itu diambil setelah Satpol PP Bali bersama Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali melakukan sidak ke lokasi pada Rabu (1/10/2025).

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Suparta, mengatakan pembangunan real estate seluas 4 hektare itu masih dalam proses pengurusan izin meskipun berada di zona pariwisata.

"Kami langsung hentikan, karena izin masih bolong dan kami sudah suruh Satpol PP pasangin line (garis)," kata Suparta, Kamis (2/10/2025).

Suparta menambahkan, pembangunan residence tersebut saat ini baru masuk tahap penataan lahan atau cut and fill.

Selain vila Amankila, Suparta juga menemukan pelanggaran pada proyek pembangunan resor di Desa Padangbai, Manggis, Karangasem. Menurutnya, resor itu melanggar aturan jarak sempadan sungai.

Ia menjelaskan, pihak pengembang sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, izin Air Bawah Tanah dan Persetujuan Bangunan Gedung-Sertifikat Laik Fungsi (PBG-SLF) masih dalam proses.

Suparta juga menyebut jarak bangunan dengan bibir sungai hanya tiga meter.

"Mestinya lima meter. Kami sudah minta dibongkar, selain itu sebelum izin lengkap agar aktivitas dihentikan dulu. Pihak Alam Resort sanggup untuk membongkar," ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali itu.

Satpol PP Bali Bakal Panggil Pengembang Vila

Dihubungi terpisah, Kasatpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan pihaknya akan memanggil pengembang vila untuk memberikan klarifikasi soal kelengkapan dokumen izin. Dharmadi menyebut pihaknya juga akan mendalami status lokasi pembangunan vila, apakah masuk zona hijau atau tidak.

"Makanya kan izin dan administrasinya dulu kita lihat, baru kita crosscheck dulu ini di zona mana dia," tuturnya.

Ia menegaskan akan melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Nusa Penida, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas PUPR Bali untuk memastikan temuan pansus.

"Untuk memastikan apa yang diterangkan, disampaikan ke kami sebagai bukti-buktinya baru ke lapangan dan tindak lanjutnya, seperti itu polanya, biar nggak juga kita salah," kata Dharmadi.

Pihak Aman Group Buka Suara

Perwakilan Aman Group pun buka suara terkait masalah ini. Menurut mereka, pengerjaan infrastruktur untuk Aman Residences serta Amankila sudah sesuai dengan jadwal.

"Pekerjaan infrastruktur untuk Aman Residences, Amankila, telah berjalan sesuai dengan jadwal hingga bulan Juni 2025. Sejak tanggal 1 Juli 2025, kegiatan konstruksi telah dijeda secara terencana guna memastikan tidak adanya gangguan terhadap operasional resor dan kenyamanan para tamu selama musim puncak, sejalan dengan komitmen Amankila terhadap standar keunggulan operasional," demikian ujar perwakilan Aman Group.

Pihak Aman juga menjelaskan, mereka akan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan otoritas terkait.

"Pada tanggal 1 Oktober 2025, tim Amankila telah melakukan inspeksi lokasi bersama dengan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Amankila tetap mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan terus berkoordinasi secara aktif dengan otoritas terkait," jelas Aman Group.

"Tidak terdapat penundaan dalam jadwal pengembangan, dan Aman tetap berkomitmen penuh untuk menghadirkan hasil karya yang istimewa. Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan oleh para klien dan mitra kami," tutup mereka.

-------

Artikel ini telah naik di detikBali.

Video Komisi VII Bicara Soal Pembangunan Vila di Pulau Padar

Video Komisi VII Bicara Soal Pembangunan Vila di Pulau Padar