Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi: Potensi Ekonomi atau Kehilangan Lahan Subur

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) memasukkan pembangunan infrastruktur di Bali dengan harapan bisa memaksimalkan potensi wisata di provinsi tersebut. Infrastruktur tersebut mencakup Jalan Tol Gilimanuk Mengwi yang direncanakan sepanjang 96,84 km.

Kebutuhan lahan satu dari dua jalan panjang tol terpanjang di Indonesia ini mencapai 1.133,33 hektare. Dengan luas daratan Pulau Bali yang mencapai 563.666 hektar, maka kebutuhan lahan tersebut sangat besar. Sebagai informasi, jalan tol paling panjang Indonesia lainnya yaitu Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang memerlukan lahan 678,78 hektare.

Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi memerlukan alih fungsi lahan yang sangat besar. Padahal wilayah tersebut adalah areal pertanian yang sangat produktif dengan 98 titik subak untuk manajemen air. Kehilangan titik subak dan lahan pertanian mengurangi daya dukung serta kemampuan mitigasi bencana Bali.

"Perlu dipikirkan upaya mencari terobosan untuk alih fungsi lahan subur ini. Sehingga, produktivitas lahan pertanian yang hilang bisa tergantikan atau memperoleh yang lebih baik," ujar pengamat sosial dan politik Universitas Pendidikan Nasional Dr Drs I Nyoman Subanda, MSi di situs UPN.

Selain areal pertanian, rumah dan semua yang tadinya milik warga seketika musnah diganti dengan uang kompensasi. Kehilangan ini memberi dampak emosional dan historis yang sangat besar bagi warga. Risiko kehilangan ini nyatanya tidak bisa diganti dengan uang ganti rugi.

Risiko lain adalah hilangnya identitas dan budaya yang menjadi tulang punggung ekonomi pariwisata Bali. Pembangunan infrastruktur yang masif berisiko mengikis identitas Bali jika tidak dikelola dengan baik. Identitas dan budaya Bali harus dijaga dengan baik karena aset yang berharga.

Menghadapi risiko ini, Subanda mengingatkan pentingnya edukasi pemanfaatan ganti rugi. Jangan sampai uang tersebut terbuang sia-sia menjadi keberuntungan sesaat. Pemerintah pusat dan daerah bisa berkolaborasi mempertahankan tradisi dan identitas Bali di tengah pembangunan sarana serta pergeseran cara pandang masyarakat.

Faktor Risiko Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi

Ruas jalan tol Jagat Kerti Gilimanuk-Mengwi menghubungan Kabupaten Badung, Tabanan, dan Jembrana. Dikutip dari artikel berjudul Manajemen Risiko Pembangunan Jalan Tol pada Tahap Pra Konstruksi (Studi Kasus: Jalan Tol Jagat Kerthi Gilimanuk Mengwi) karya I Wayan Muka, dkk, pembangunan sarana ini menghadapi dua faktor risiko terbesar.

1. Faktor topografi

Artikel yang terbit dalam Jurnal Teknika dari Universitas Semarang (USM) menjelaskan, pembangunan jalan tol menghadapi kondisi lahan beragam. Jalan tol berada di lahan penuh bukit dan rawa di bagian utara, hingga lebih landai di selatan. Kondisi geologi juga beragam terdiri dari batuan gunung api, hingga menjadi areal persawahan.

Kondisi ini patut dipertimbangkan sejak awal untuk menekan risiko, sehingga pembangunan berlangsung tepat waktu dan biaya. Pada Juli 2025 diberitakan ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ambles di wilayah Tabanan. Tepatnya dekat Pasar Bajera, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg. Sejak insiden ini, pembangunan jalan tol belum dilanjutkan.

2. Faktor letak tapak bangunan

Pembangunan jalan tol bertujuan membagi beban transportasi Denpasar-Gilimanuk menjadi lebih lancar dan bebas macet. Perjalanan yang bisa memerlukan waktu lima jam menjadi hanya 1,5 jam. Jalan tol ternyata berdiri di lahan spesial yang kental dengan adat budaya.

Wilayah tersebut dipenuhi dengan pura, desa adat, dan berbagai perangkat lain yang terkait dengan tradisi Bali. Kondisi ini tentu perlu penanganan khusus sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. Warga juga perlu penggantian yang sama atau lebih baik dibandingkan tempat asalnya.

Menghadapi risiko lingkungan, lokasi, berkurangnya daya dukung lingkungan dan kemampuan mitigasi Bali maka pembangunan jalan tol harus dipertimbangkan dengan baik. Potensi ekonomi jangan sampai mengesampingkan isu lingkungan dan sosial masyarakat.