Basuki Pede IKN Siap Jadi Ibu Kota Politik 2028 di Tengah Prediksi Jadi Kota Hantu

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Basuki optimistis target IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 terpenuhi.

"Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," ujar Basuki dikutip dari Antara, Jumat (31/10/2025).

Basuki bilang bahwa Ssmangat, komitmen, dan arahan Presiden Prabowo menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan IKN. Basuki menambahkan bahwa seluruh tim Otorita IKN terus bekerja dengan penuh keyakinan dan optimisme.

Dia menyebut sejauh ini setiap rencana pembangunan IKN berjalan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

"Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama," ujar Basuki, yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia periode 2014-2024 itu.

Basuki mengatakan memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, pembangunan IKN menunjukkan kemajuan yang signifikan dan penuh keyakinan. Komitmen itu dituangkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Tak hanya itu, Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta itu menargetkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini, Otorita IKN menegaskan bahwa berbagai capaian di IKN sejalan dengan lima pesan kunci pembangunan nasional yang menjadi fokus Prabowo, yakni stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat.

Dari sisi stabilitas ekonomi, pembangunan IKN menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.

Prabowo telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran itu jauh di bawah APBN saat presiden Joko Widodo. Tercatat, hingga 2024 anggaran yang digunakan mencapai sekitar Rp 75,8 triliun (Rp 5,5 triliun pada 2022, Rp 27 triliun pada 2023, dan Rp 43,4 triliun pada 2024).

Basuki menyebut pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional. Otorita IKN mengklaim telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun, terdiri atas Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan terowongan multi ultilitas (multi-utility tunnel), serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

Pesimisme pembangunan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 itu dipicu oleh munculnya artikel di The Guardian. Dalam media berbasis di Inggrsi itu menyebut IKN terancam menjadi kota hantu.

Video: Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak

Video: Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak