Koster Sentil Pengusaha Hotel di Bali, Ada yang Berlagak Jadi Penguasa Pantai

Gubernur Bali Wayan Koster menyentil pengusaha yang mengelola hotel hingga vila di pinggir pantai di Pulau Dewata. Koster menyebut para pengusaha itu kerap berlagak seperti penguasa kawasan pantai.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pun menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kepentingan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal. Gagasan ini merespons pemanfaatan pantai sebagai salah satu tempat ritual Hindu di Bali yang dipandang kian terdesak.

"Belakangan ini kita melihat bahwa fungsi pantai dan sempadan pantai sebagai ruang religius, ruang sosial, dan ruang ekonomi semakin mengalami tekanan pemanfaatannya sebagai ruang publik," ujar Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutan saat Rapat Paripurna DPRD Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (17/11/2025).

Koster menyebut masyarakat Bali kerap mengalami kesulitan saat hendak mengadakan upacara adat atau ritual keagamaan di pantai. Bahkan, dia berujar, ada pihak yang menutup akses dan melarang kegiatan upakara adat di pantai.

"Jadi, masyarakat yang mau ke pantai, mau segara kerthi, upakara segala macam, itu makin terbatas. Ada yang menutup akses, ada yang melarang aktivitas, atau bahkan ada yang melakukan aktivitas di pantai yang tidak semestinya. Padahal pada saat bersamaan ada upakara yang sangat penting," imbuhnya.

Koster lantas menyinggung pengusaha hotel atau vila di sekitar pantai di Bali yang kerap bertindak seakan-akan memiliki kawasan pesisir itu tersebut. Padahal, dia melanjutkan, hanya posisi tempat usaha mereka yang berada di dekat pantai.

"Seakan-akan mereka yang membangun hotel, vila, di wilayah sekitarnya itu merasa dia punya pantai, punya laut, jadi mengatur-ngatur. Padahal itu mereka tidak beli laut, tidak beli pantai," imbuh gubernur Bali dua periode itu.

Menurut Koster, pantai memiliki nilai religius dan fungsi niskala-sekala yang penting bagi masyarakat Bali. Ia menyebut pantai sebagai ruang ritual, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dijaga.

Artikel ini sudah tayang di detikBali. Klik di sini untuk membaca selengkapnya.