China Tegur Jepang soal Taiwan, Bawa-bawa Soal Dokumen Ini

Ribut-ribut antara China dan Jepang hingga berpengaruh ke sektor pariwisata ternyata ada hubungannya dengan Taiwan. China sampai bawa-bawa soal dokumen ini.

Kementerian Luar Negeri China mengingatkan kembali empat dokumen politik yang menjadi dasar hubungan Beijing-Tokyo, khususnya terkait Taiwan.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dalam rapat parlemen 7 November 2025.

Saat itu, PM Takaichi mengatakan bahwa penggunaan kekuatan militer China dalam konflik Taiwan bisa dianggap sebagai situasi mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang.

Pernyataan tersebut mengacu pada hukum keamanan Jepang 2015, yang mengatakan Jepang bisa saja menurunkan pasukan jika sekutu diserang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pernyataan PM Takaichi itu "secara serius melanggar semangat empat dokumen politik China-Jepang dan merusak fondasi politik hubungan kedua negara."

Pernyataan itu dikhawatirkan menjadi dasar Jepang menerapkan hak bela diri kolektif, meski konstitusi menolak perang, termasuk kemungkinan mendukung Amerika Serikat jika China memblokade Taiwan.

Mao mengingatkan bahwa saat pembahasan normalisasi hubungan diplomatik, China menyampaikan tiga prinsip: RRC adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili China; Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari RRC; dan perjanjian Taiwan-Jepang tidak sah dan harus dibatalkan.

Pada 1972, Jepang dan China menandatangani Pernyataan Bersama dan membuka hubungan diplomatik. Dokumen itu menegaskan bahwa Jepang memahami dan menghormati posisi China bahwa Taiwan bagian dari RRC.

Pada 1978, kedua negara menandatangani Perjanjian Damai dan Persahabatan yang menyatakan pernyataan 1972 sebagai dasar hubungan bilateral dan harus dipatuhi secara ketat.

Selanjutnya pada 1998, Deklarasi Bersama China-Jepang menetapkan Jepang akan mempertahankan 'satu China' dan hanya menjalin hubungan tingkat privat dengan Taiwan.

Dokumen keempat pada 2008 kembali menegaskan Jepang akan mematuhi posisi tersebut tanpa ambiguitas. "Dokumen politik ini adalah komitmen serius Jepang dan memiliki kekuatan hukum internasional," tegas Mao.

Ia menambahkan partai atau pemimpin mana pun di Jepang wajib menghormatinya. China mendesak Jepang "berhenti bermain api, mencabut pernyataan keliru, dan menghormati komitmen historisnya."

Akibat dari pernyataan tersebut, pemerintah China melarang warganya untuk bepergian ke Jepang. Banyak tiket pesawat yang dibatalkan, hingga 500 ribu dalam tiga hari ke belakang sejak pernyataan itu dirilis.