Jubir Tedjowulan Angkat Bicara soal Dualisme PB XIV dan Dana Hibah

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Jubir Tedjowulan Angkat Bicara soal Dualisme PB XIV dan Dana Hibah

Tara Wahyu NV - detikTravel
Selasa, 25 Nov 2025 11:15 WIB
Suasana Kamandungan Keraton Solo, jelang acara Jumeneng Nata Bhinayangkare, Jumat (14/11/2025)
Ilustrasi Keraton Solo (Agil Trisetiawan Putra/detikJateng)
Jakarta -

Maha Menteri KGPA Tedjowulan, melalui juru bicara, menyesalkan dualisme kepemimpinan di Keraton Solo. Salah satu dampak signifikan adalah penundaan pencairan dana hibah dari Pemerintah Kota Solo senilai Rp 200 juta

"Sejak awal, beliau (Tedjowulan) sudah mengingatkan semua pihak di Keraton Surakarta untuk menahan diri, menghormati masa berkabung 40 hari, dan mengutamakan kerukunan. Jika tidak mau rukun, dan tidak bisa dirukunkan, wajar saja jika pemerintah sampai membekukan dana hibah untuk keraton," kata juru bicara KGPA Tedjowulan, Kanjeng Pakunegoro, melalui keterangan tertulis dilansir detikJateng, Selasa (25/11/2025).

Dia mengatakan Tedjowulan selalu mengingatkan mengenai peraturan menteri yang diteken Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar semua pihak berkoordinasi dengan dirinya. Dia menyebut perintah itu memperkuat perintah sebelumnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 430-2933 tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Surakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau jalan sendiri-sendiri, saling klaim, ya jadi begini. Pemerintah kota justru akan membekukan dana hibah," kata dia.

ADVERTISEMENT

Pakunegoro menjelaskan bahwa setelah ada raja yang diakui dan diterima oleh keluarga besar, dana dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat dapat segera dicairkan dan dimanfaatkan. Ia menegaskan bahwa ketika anggaran dari pemerintah turun, dana tersebut tidak akan diberikan langsung kepada Paku Buwono XIV.

"Pesan dari Maha Menteri Tedjowulan, dana yang masuk dari mana pun tidak boleh lagi diterima langsung oleh Sinuhun. Stop! Semuanya harus melalui Bendahara Bebadan Keraton. Dana itu bukan untuk pribadi, melainkan untuk kepentingan keraton," ujarnya.

Dia mengatakan dana tersebut harus digunakan dengan transparan dan jelas peruntukannya. Dia juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi Jawa Tengah sedang merevitalisasi Sanggabuwana, bangunan ikonik di Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) yang berbentuk menara segi delapan berlantai empat.

"Peruntukan dan penggunaan dana harus jelas dan sesuai program kerja yang harus dilaporkan secara berkala dan tepat waktu. Keraton Surakarta sedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kita sedang membangun ulang dan menata Keraton sebagai cagar budaya yang sangat penting bagi peradaban kebudayaan di Indonesia ini," ujar dia.

Ya, saat ini keraton Solo atau Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki dua PB XIV. Satu kubu mendukung Mangkubumi, sedangkan kubu lain menobatkan Purbaya untuk melanjutkan takhta PB XIII yang wafat pada 2 November.

Sebelumnya, Tedjowulan menyampaikan bahwa setelah meninggalnya PB III, proses penentuan raja baru Keraton Solo akan menunggu masa berkabung selama 40 hari. Masa berkabung ini juga menjadi waktu bagi keluarga besar dan kerabat kerajaan untuk melaksanakan adat, doa, dan penghormatan kepada almarhum PB III sebelum raja baru resmi ditetapkan.

***

Selengkapnya klik di sini.




(fem/fem)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads