Geger Bandara IMIP di Morowali Beroperasi Tanpa Perangkat Negara, Bahlil Buka Suara

Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah disorot. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menegakkan aturan terhadap aktivitas tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan memproses secara hukum jika ada dugaan aktivitas penambangan ilegal.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, melalui rekaman suara diterima di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (27/11/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa hingga saat ini Kementerian ESDM masih menunggu laporan dari tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal. Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menurunkan tim untuk melakukan latihan operasi di Bandara IMIP. Bahlil mengaku tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Saat ditanya lebih jauh mengenai aktivitas pertambangan nikel di wilayah itu, Bahlil menegaskan bahwa kewenangan kementeriannya hanya sebatas memberikan rekomendasi terkait hilirisasi nikel.

Dia menambahkan bahwa untuk urusan pengamanan dan fasilitas di bandara, sudah ada kementerian teknis yang memiliki kewenangan penuh.

"Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis," kata Bahlil.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menegaskan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.

Kepastian itu disampaikan menyusul polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11), mengatakan sudah menurunkan sejumlah personel ke lokasi untuk memastikan seluruh aspek operasional sesuai ketentuan.