Kayu Gelondongan Terbawa Banjir Sumatera, DPR Minta Audit Izin Hutan Segera

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyoroti kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Johan menuntut audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak.

"Pertama, saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius," kata Johan kepada wartawan, Minggu (30/11/2025), dikutip dari detikNews.

Dia menilai tumpukan kayu itu dari aktivitas penebangan pohon yang tak bertanggung jawab. Dia menyebutkan pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di sana rendah.

"Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana," kata dia.

Politikus PKS itu menyebutkan banjir bandang yang terjadi di utara Pulau Sumatera adalah konsekuensi dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Johan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan (MPR)

"Satu, melakukan audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu," kata Johan.

"Tiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Empat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi," dia menambahkan.

Dia mendorong reformasi tata Kelola hutan imbas banjir bandang di utara Sumatera. Johan menilai perlu ada revisi UU Kehutanan di DPR RI.

"Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan, termasuk melalui pembahasan Revisi UU Kehutanan yang sedang kami dorong di Komisi IV agar perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama negara," ujarnya.

Dia menyebutkan gelondongan kayu yang terbawa banjir sebagai teguran keras dari alam. Johan menilai bukti itu sebagai tamparan jika kondisi hutan di RI sedang tak baik-baik saja.

"Tumpukan-tumpukan kayu adalah teguran keras atas keberpura-puraan kita tentang perlindungan hutan, hutan lestari, serta ungkapan sejenisnya," kata dia.

Dalam video yang bereda kayu-kayu gelondongan itu terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara. Warganet yang mengaitkan gelondongan kayu itu dengan praktik illegal logging yang memperparah banjir dan longsor.

Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Hingga saat ini, belum diketahui asal-usul gelondongan kayu tersebut.

Tak hanya di Sumut, dilansir Antara, Sabtu (29/11), kayu gelondongan juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Kayu gelondongan berserakan di sepanjang pantai pascabanjir bandang.

Tumpukan kayu itu menjadi bukti kuatnya terjangan air yang membawa material dari kawasan hulu hingga pesisir. Material kayu yang terbawa arus banjir bandang dan kini memenuhi garis pantai.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menduga kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera Utara itu berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL).

"Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan," kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho, dilansir Antara, Sabtu (29/11).

Dia mengatakan, dugaan sementara, kayu tersebut bekas tebangan yang sudah lapuk hingga terbawa arus banjir. Meski begitu, kata dia, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh tim Gakkum Kemenhut mengingat banjir masih terjadi sampai saat ini.

***

Selengkapnya klik di sini