Ramai Seruan Patungan Beli Hutan Usai Banjir Sumatera, DPR: Sindiran Tajam

Anggota Komisi IV DPR sekaligus Ketua DPP PKB Daniel Johan merespons ajakan warganet untuk patungan beli hutan di media sosial (media sosial). Dia menilai seruan itu sebagai sebuah sindiran tajam untuk pengelolaan hutan.

Seruan itu salah satunya muncul dari organisasi non pemerintah, Pandawara Group. Mereka menyampaikan ajakan itu setelah bencana di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, karena perubahan iklim dan deforestasi. Seruan itu didukung oleh sejumlah pesohor, mulai dari Denny Caknan hingga Vidi Aldiono.

"Ini sindiran tajam untuk pemerintah, meskipun secara ide menarik dan bentuk kepedulian bersama atas rusaknya hutan dan lingkungan. Ide patungan membeli hutan agar bisa mengatasi masalah deforestasi mencerminkan rasa kekecewaan yang dalam," kata Daniel Johan kepada wartawan, dikutip dari detikNews, Jumat (12/12/2025),

Daniel menilai ajakan itu tidak lepas dari hukum yang tumpul kepada pelaku penebangan hutan. Daniel menyebut gerakan patungan membeli hutan itu seharusnya dirasakan sebagai tamparan bagi pemerintah. Legislator bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan itu menyebut rakyat punya andil dalam melestarikan sumber daya alam.

"Kondisi degradasi hutan kian tahun semakin habis dan menimbulkan bencana ekologis yang menelan korban dan harta benda. Sementara para pelaku tidak pernah bertanggung jawab atas ulahnya terhadap rusaknya hutan," ujarnya.

"Ini bentuk tamparan buat pengambil kebijakan yang dengan mudah memberi izin konsensi tanpa pengawasan yang baik. Ide ini kalau berhasil akan menjadi terobosan baru menyelamatkan hutan dan dengan 'patungan' artinya hutan menjadi milik rakyat, bukan hutan milik negara semata," kata Daniel.

"Rakyat punya andil dalam menjaga dan menyelamatkan hutan. Contoh baik seperti pendiri The North Face membeli Hutan di Chile dan Argentina yang seluas ± 2 juta untuk dipulihkan dan dijaga agar tidak di tebang (deforestation)," dia menambahkan.

Daniel mengingatkan semua pihak jika hutan adalah warisan untuk generasi selanjutnya. Daniel berharap kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih berpihak pada kelestarian alam.

"Saatnya semua bersatu padu, melihat, mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola hutan. Hutan yang rusak seperti saat ini warisan belasan-puluhan tahun lalu. Kita tidak ingin kembali merusak hutan yang tersisa, harus di jaga dan dilestarikan. Terima kasih kepada netizen yang peduli, mari bergerak bersama," kata dia.

Respons Pemerintah soal Patungan Beli Hutan oleh Masyarakat

Pemerintah juga telah merespons seruan itu. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai ajakan tersebut bagus, tapi hutan bukan untuk diperjualbelikan.

"Hutan kan nggak boleh dijualbelikan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijualbelikan," kata Nusron di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Dia mengatakan jika masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar adalah melalui penanaman kembali atau reboisasi.

"Kalau mau membangun hutan baru, reboisasi Itu dengan senang hati, memang kita harus gerakan masyarakat untuk itu, tapi kalau membeli hutan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijualbelikan," kata dia.

***

Selengkapnya klik di detikNews.

Video BMKG-Wamen PU Bahas Ancaman Perubahan Iklim Terhadap Infrastruktur RI

Video BMKG-Wamen PU Bahas Ancaman Perubahan Iklim Terhadap Infrastruktur RI