Industri pariwisata global terus menunjukkan pemulihan pada 2025. Namun di balik meningkatnya jumlah wisatawan internasional, destinasi wisata di berbagai negara kini dihadapkan pada tantangan baru, mulai dari konflik geopolitik hingga cuaca ekstrem.
Mengutip Euronews, Senin (6/7/2026) laporan Tourism Trends and Policies 2026 dari OECD (organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan) mencatat jumlah kedatangan wisatawan internasional ke negara-negara anggota OECD diperkirakan naik 3,4% sepanjang 2025 menjadi rekor 847 juta kunjungan.
Meski demikian, laporan itu mengingatkan setiap destinasi perlu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ketidakpastian. Pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak terjadi merata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Finlandia mencatat kenaikan tertinggi sebesar 16,5%, diikuti Jepang 15,8%, Korea Selatan 15,7%, dan Norwegia 12,5%. Sebaliknya, Kanada, Jerman, Irlandia, dan Amerika Serikat masih mengalami penurunan kunjungan, sementara Israel tetap terpukul akibat konflik di Timur Tengah dengan jumlah wisatawan masih 70,8% di bawah level sebelum pandemi.
OECD menilai konflik di Timur Tengah telah mengganggu arus perjalanan internasional sekaligus meningkatkan biaya perjalanan. Dampaknya paling terasa di kawasan tersebut dan negara-negara yang bergantung pada konektivitas penerbangan melalui wilayah Teluk.
Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, mengatakan pengalaman selama pandemi dan konflik di Timur Tengah harus menjadi pelajaran bagi setiap negara dalam mengelola sektor pariwisata.
"Ini berarti menerapkan pelajaran dari pandemi dan konflik di Timur Tengah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi krisis, serta mengelola pariwisata dan arus wisatawan agar sektor ini memberikan manfaat yang berkelanjutan," ungkap Cormann.
Laporan itu juga menyebut kekhawatiran terhadap keamanan, tingginya biaya perjalanan, hingga risiko pembatalan perjalanan membuat wisatawan cenderung memilih destinasi yang lebih dikenal, lebih terjangkau, dengan durasi liburan lebih singkat.
Selain itu, cuaca ekstrem seperti gelombang panas, kebakaran hutan, dan badai siklon kini semakin memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tujuan maupun waktu berlibur. Karena itu, OECD meminta setiap destinasi memasukkan sistem penilaian risiko, peringatan dini, dan penanganan krisis ke dalam perencanaan pariwisata.
Sejumlah negara telah menerapkan langkah tersebut melalui aplikasi peringatan darurat multibahasa. Jepang memiliki Safety Tips, Austria dengan AT-Alert, Kroasia melalui aplikasi 112, serta sistem MeteoAlarm yang digunakan di berbagai negara Eropa untuk mengirimkan peringatan cuaca ekstrem secara langsung kepada wisatawan.
OECD juga mendorong investasi pada infrastruktur pariwisata yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Salah satu contohnya diterapkan Madrid, Spanyol, melalui program Refugiate en la Cultura yang memanfaatkan museum sebagai tempat berlindung berpendingin udara saat gelombang panas.
Di sisi lain, laporan tersebut menekankan bahwa pertumbuhan pariwisata juga harus memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Destinasi didorong mengembangkan pariwisata berbasis komunitas, memperkuat usaha lokal, serta menyebarkan arus wisatawan ke wilayah yang lebih siap menerima kunjungan.
OECD menilai ke depan semakin banyak destinasi akan menerapkan kebijakan seperti pajak wisata, pembatasan jumlah pengunjung, sistem reservasi berdasarkan waktu, hingga promosi kota alternatif dan perjalanan di luar musim liburan untuk mengurangi kepadatan di destinasi populer.
(upd/wsw)












































Komentar Terbanyak
Jokowi Klaim Tak Tahu Ada Ritual Injak Kepala Kerbau, PDIP Tidak Percaya
Provinsi Jawa Barat Mau Ganti Nama Jadi Sunda, Budayawan Cirebon Tanya Urgensinya Apa?
PDIP Vs PSI Soal Jokowi Jalani Ritual Injak Kepala Kerbau di Lampung