99% Karyawan Wisata Arung Jeram Gagal Dapatkan Kartu Pra Kerja

Mendapatkan kartu pra kerja ternyata tak mudah. Federasi Arung Jeram Indonesia bercerita hampir seluruh karyawan di industri itu gagal menerima insentif itu.

Sektor pariwisata saat ini tengah babak belur dihantam pandemi virus Corona. Tak hanya hotel dan restoran yang sudah merumahkan karyawannya, industri wisata petualangan pun melakukan hal yang sama. Salah satunya, Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) melaporkan sebanyak 7.804 karyawan arung jeram telah dirumahkan.

Karyawan-karyawan yang dirumahkan ini statusnya adalah cuti tanpa dibayar (unpaid leave) untuk karyawan tetap sedangkan untuk karyawan kontrak telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah ini diprediksi belum mewakili seluruh karyawan arung jeram di Indonesia, sebab dalam metode survei yang dilakukan, hanya 50 dari 200 lebih operator yang melapor.

FAJI juga menemukan kerugian yang diderita operator arung jeram di 16 provinsi itu telah mencapai Rp 6,9 miliar dalam kurun waktu Maret hingga Juni 2020. Angka ini dihitung berdasarkan pembatalan pemesanan yang dilakukan konsumen, baik dari perusahaan maupun wisatawan individu.

Melihat fakta tersebut, FAJI berusaha membantu industri dan karyawan mendapatkan hak mereka melalui kartu pra kerja. Ketua FAJI, Amalia Yunita, menyampaikan kepada detikcom bahwa FAJi dan asosiasi lain telah berusaha berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai hal ini.

"Jadi ada beberapa asosiasi itu kita tergabung atau berafiliasi dengan IATA, Indonesia Adventure Travel Trip Association, jadi asosiasi dari industri wisata petualangan. Nah kemudian kita rapat IATA dengan asosiasi-asosiasi dengan Kemenpar. Kemudian kita diminta mendata karyawan yang terdampak untuk diajukan ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah itu dalam 3 hari kita kumpulkan, termasuk dari arung jeram juga, semua itu yang terkumpul di IATA ada 2.074 tenaga kerja," katanya.

Pada saat itu, Amalia berharap Kemenparekraf dapat membantu mereka mendapatkan kartu tersebut sebab data karyawan sudah diberikan. Akan tetapi pada akhirnya setiap karyawan harus mendaftarkan diri secara mandiri melalui situs prakerja.go.id.

"Kita minta mereka (karyawan) daftar Kartu Pra Kerja. Ada yang bisa daftar, ada yang nggak bisa. Terutama yang di daerah, mereka mungkin internet nggak selancar di sini gitu kan jadi nggak berhasil daftar. Ada yang berhasil daftar, ikut tes, kemudian dievaluasi. Nah dievaluasi kemarin kan Senin hasilnya keluar, 99 persen hanya keluar kata-kata kamu belum berhasil," kata Amalia.

Menurut Amalia, sistem pendaftaran Kartu Pra Kerja ini tak menguntungkan setidaknya bagi karyawan di sektor wisata arung jeram. Itu karena sejumlah pertanyaan yang diajukan tidak relevan dengan kemampuan para karyawan tersebut.

"Pekerja-pekerja kita yang di daerah itu kan, kayak porter, itu kan mereka nggak punya email. Tapi, kemarin udah diusahain, sudah di-push (didorong), terus ada tes segala macam yang untuk mereka tuh, kalau mereka kerjain sulit. Kalau kita yang di kantor mungkin lebih mudah. Tapi yang pekerja lapangan itu kan nggak pernah baca grafik dan sebagainya. Jadi pertanyaan juga buat kami, apakah kartu pra kerja ini hanya buat orang-orang yang mengerti grafik dan sebagainya?" ujar Amalia.

"Kalau kartu pra kerja ini hanya diberikan kepada orang-orang yang punya knowledge (pengetahuan) tertentu itu kan terjadi diskriminasi tentunya," Amalia menambahkan.