PHRI Ajak Pemda Duduk Bersama Bicara Pengelolaan Anyer

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Rebutan Pantai Anyer

PHRI Ajak Pemda Duduk Bersama Bicara Pengelolaan Anyer

Bahtiar Rivai - detikTravel
Selasa, 04 Des 2018 13:25 WIB
Ilustrasi pantai di Anyer (Bahtiar Rifai/detikTravel)
Serang - Kontroversi tempat wisata di Anyer turut membawa pihak perhotelan yang berkepentingan di sana. Untuk itu, PHRI mengajak Pemda berdialog bareng.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten mengajak pemerintah daerah duduk bersama soal pengelolaan pariwisata di Anyer, Serang. Termasuk mengenai dorongan adanya pantai yang disiapkan untuk publik yang gratis.

Ketua PHRI Banten Sari Alam mengatakan, pemerintah daerah mestinya menjadi payung atau koorinator bagi pengembangan pariwisata Anyer. Pihak pengelola dan pemilik pantai di Anyer menurutnya tidak keberatan jika menyediakan pantai untuk publik dan gratis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu Pemda seharusnya punya. Ide itu sudah disampaikan 10-15 tahun lalu, tapi nggak dilakukan. Ya susah, jadi harga mahal terus," kata Sari Alam saat berbincang dengan detikTravel, Serang, Banten, Selasa (4/12/2018).

Bahkan, kata Alam, surat perhomohan untuk berbicara dengan Pemprov Banten membicarakan pariwisata saja belum ada respons sampai sekarang.

"Kita welcome saja, kalau memang akan dibicarakan, tempatnya (disiapkan) di Anyer, itu bisa sekalian on the spot lokasi terbaik. Sekalian pembinaan camat, lurah, masyarakat. Seharian duduk bersama. Jadi semuanya win-win solutions," paparnya.

Sedangkan soal rencana gubernur Banten yang akan membongkar bangunan atau hotel yang melanggar sempadan pantai, menurutnya tidak perlu dilakukan.

"Mungkin beliau melihat lapangan, tapi nggak untuk kebaikan ke depannya," pungkasnya. (rdy/rdy)

Travel Highlights
Kumpulan artikel pilihan oleh redaksi detikTravel
Rebutan Pantai Anyer
Rebutan Pantai Anyer
37 Konten
Siapa sangka, kalau di kawasan Anyer, Banten, mayoritas pantainya dikuasai individu atau swasta. Tidak ada pantai publik atau yang dikelola pemerintah daerah. Siapa untung? Siapa rugi?
Artikel Selanjutnya
Hide Ads