Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Rabu, 23 Jan 2019 12:10 WIB

TRAVEL NEWS

Rencana TN Komodo Mau Ditutup, Ini Kata Peneliti Komodo

Afif Farhan
detikTravel
Foto: Komodo yang bersiap berlari (Afif/detikTravel)
Foto: Komodo yang bersiap berlari (Afif/detikTravel)
Jakarta - Rencana penutupan Taman Nasional (TN) Komodo di NTT masih jadi perbincangan. Bagaimana tanggapan peneliti dari Yayasan Komodo Survival Program?

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat rencananya akan menutup Taman Nasional Komodo selama 1 tahun. Didasari oleh kondisi habitat komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores itu sudah semakin berkurang serta kondisi tubuh komodo yang kecil sebagai dampak dari berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo. Soal berkurangnya rusa, salah satu sebabnya karena perburuan ilegal.

BACA JUGA: Taman Nasional Komodo Mau Ditutup, Pelaku Wisata Protes

Deni Purwandana, Koordinator Yayasan Komodo Survival Program yang menjadi mitra dari Balai TN Komodo menjelaskan, penutupan TN Komodo harus dilihat dari berbagai sektor. Tidak bisa hanya dari satu sudut pandang saja.

"Kami memandang bahwa penutupan kawasan harus berdasarkan kajian yang mendalam secara multi sektoral. Artinya, kita tidak bisa hanya dari satu pihak misal contohnya hanya dari sudut pandang peneliti," katanya kepada detikTravel, Rabu (23/1/2019).

TN Komodo sejatinya sudah menjadi destinasi wisata yang mana kehidupan masyarakat di Labuan Bajo dan sekitarnya menggantungkan hidupnya dari pariwisata. Ada yang menjadi guide, menyewakan kapal, pengrajin suvenir dan lain-lain. Hal ini pun juga harus diperhatikan.

"Kalau ditutup, nanti imbas kehidupan ekonomi masyarakatnya bagaimana? Jadi memang harus dilakukan kajian lebih mendalam yang multi sektoral, ilmiah dan stakeholder terkait," terang Deni.

BACA JUGA: Kata Pengamat Pariwisata Tentang Rencana Penutupan TN Komodo

Deni pun menegaskan, harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTT. Serta, penutupan taman nasional tidak bisa dipaksakan secara tiba-tiba.

"Harus ada koordinasi lebih mesra antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan pemerintah Provinsi NTT," tutupnya.

(aff/aff)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA