KLHK Ajak Gubernur NTT dan Kemenpar Mediasi Terkait TN Komodo

Jakarta - Polemik wacana penutupan TN Komodo setahun oleh Gubernur NTT menyeret banyak pihak. KLHK pun memanggil Gubernur NTT dan Kemenpar untuk mediasi.

Bicara TN Komodo, tak hanya soal reptil langka Komodo mau pun pihak Pemprov NTT. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) selaku pemegang kewenangan taman nasional di Indonesia serta Kemenpar juga turut serta.

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat berkeinginan untuk menutup TN Komodo selama setahun untuk 'menyelamatkan' Komodo. Hal itu pun menimbulkan pro kontra.

BACA JUGA: Orang Labuan Bajo Menolak Rencana Penutupan Taman Nasional Komodo

Sebelum ada aksi lebih jauh, pihak KLHK pun berkeinginan untuk mengajak semua stakeholder terkait untuk mencari titik temu terkait TN Komodo dalam waktu dekat. Pertemuan itu juga dimaksudkan untuk memberi kejelasan bagi para wisatawan, khususnya wisman.

"Selama ini kan pengunjung ke taman nasional dari mancanegara itu 3-4 bulan lalu udah ada persiapan travelingnya, agency-agencynya juga tuh. Kita kan ingin dari KemenLHK mau ketemu Gubernur NTT, Pemerintah Daerah, Kemenpar dan lain-lain bagaimana ini solusinya," pungkas Kabiro Humas KLHK, Djati Witjaksono, saat dihubungi detikTravel, Rabu (23/1/2019).

Diwakili oleh Dirjen KSDAE, pihak KemenLHK juga paham akan target wisatawan yang dimiliki pemerintah serta kebutuhan dari pihak pemprov. Hanya saja, butuh pembicaraan lebih lanjut dengan semua pihak.

"Pak Dirjen KSDAE akan memanggil pemerintah daerah dan kordinasi dengan Kemenpar dan Kemendagri kayaknya dan berkonsultasi bagaimana terbaik. Kan pemerintah punya target pengunjung komodo sekian setahun, sekarang udah berapa," ujar Djati.

Rencananya pertemuan antar stakeholder tersebut akan dilakukan dalam minggu ini. (rdy/aff)