Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Rabu, 13 Feb 2019 21:30 WIB

TRAVEL NEWS

Cara Menpar Hadapi Daerah Wisata Rawan Bencana

Foto: (dok Kemenpar)
Foto: (dok Kemenpar)
Jakarta - Menpar Arief Yahya punya langkah khusus untuk menghadapi daerah wisata yang rawan bencana. Bagaimana caranya?

Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia di tahun 2019. Namun, sejumlah wilayah potensi wisata di Indonesia merupakan daerah rawan bencana.

Di tahun 2017 saja, ada bencana erupsi Gunung Agung yang memberi dampak terhadap pariwisata Bali. Sementara tahun 2018 lalu ada bencana gempa bumi yang juga memberi dampak terhadap pariwisata di NTB khususnya Lombok.

"Jadi bencana alam impactnya besar ya, saya kasih ilustrasi ya, erupsi Gunung Agung itu 1 juta (wisman) pengaruhnya. 1 juta (wisman) itu kita berarti kehilangan potensi 1 miliar US dollar. 1 orang (wisman) datang bayarnya 1000 USD," kata Arief di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Arief mengungkapkan, yang paling berpengaruh terhadap kunjungan wisman ke wilayah rawan bencana adalah status bencana di daerah tersebut. Dalam daerah pariwisata, ada status kebencanaan yang dikenal mulai dari status waspada, siaga, awas, hingga status darurat.

"Itu status darurat, begitu pemda menetapkan daerah statusnya darurat, apa yang terjadi? Di seluruh dunia menerbitkan travel warning atau travel advisor tidak boleh berkunjung ke daerah itu," ujarnya.

Arief lalu mencontohkan peringatan travel advisor yang diterbitkan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Akibatnya tidak ada 1 pun wisman asal Tiongkok yang akan berkunjung ke Bali saat erupsi Gunung Agung di Bali 2017 lalu.

"Saya mengecek sendiri di Bandara Soetta, Bandara Bali, tidak ada airlines yang membawa wisman asal Tiongkok," ucapnya.

Arief melanjutkan, saat erupsi Gunung Agung di Bali 2017 lalu, diperkirakan 15 ribu wisman batal berkunjung. Negara pun diperkirakan rugi 15 juta USD.

"Akhirnya kita mengusulkan ke Pak Presiden, kala status darurat itu dicabut. Tetapi Bali harus tetap mendapatkan apa yang harusnya didapat (bantuan untuk pengungsi) kalau dia dalam kondisi darurat," tuturnya.

BACA JUGA: Bagaimana Mitigasi Bencana Dalam Pariwisata?

Status darurat kebencanaan untuk untuk Gunung Agung waktu itu akhirnya dicabut pada 22 Desember 2017. Wisman pun langsung kembali meningkat untuk berjunjung ke Bali.

"Kenapa pemerintah waktu itu tidak menetetapkan Lombok (pasca gempa) itu darurat, karena pertimbangan yang sama. Kalau dinyatakan darurat dan Lombok adalah destinasi utama, kerugiannya jauh lebih besar daripada bantuannya (untuk korban bencana). Namun pemerintah komitmen dan tertulis di Perpres, Lombok akan diberikan dukungan sebagaimana kalau dia dalam kondisi darurat," jelasnya.

Hal yang sama pun terjadi pasca tsunami di Selat Sunda. Arief mengungkapkan, akibat status darurat, perekonomian di sektor wisata seperti hotel turun hingga 10 persen.

"Jadi yang paling bagus adalah buat surat ketetapan. Kalau ini tsunami, bencana sudah nasional, ketetapan dari presiden, bahwa kondisinya darurat. Hanyamisalnya di Anak Krakatau (radius) 5 kilometer, sedangkan Selat Sunda secara keseluruhan normal. Tetapi Selat Sunda daerah itu tetap mendapatkan dukungan misalkan untuk para pengungsi jika masih ada," ucapnya.

(sym/aff)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA
NEWS FEED