Soal Turis Pura-pura Gembel di Bali, Harus Bagaimana?

Jakarta - Maraknya turis yang pura-pura gembel di Bali bikin gerah. Selain tak menyumbang pendapatan, keberadaan mereka malah kerap bikin repot karena berbuat onar.

Kepala Dinas Pariwisata Bali AA Gede Yuniartha Putra pun meminta kebijakan bebas visa dikaji ulang. Sebab, jumlah negara bebas visa tak berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan dari negara tersebut.

"Free visa 169 negara itu harus ditinjau kembali, karena berdampak tidak baik bagi Bali yang dikunjungi turis dari seluruh dunia, banyak pengemis, pengamen, kriminalitas banyak terjadi di Bali disebabkan karena terlalu mudah masuk ke Indonesia," kata Yuniartha via pesan singkat, Jumat (5/7/2019).

"Ngapain negara lain tidak memberikan kita free visa kok kita ngasih free visa," cetusnya.

Kepala Dinas Pariwisata Bali AA Gede Yuniartha Putra (Aditya Mardiastuti/detikTravel)

Apalagi, kata Yuniartha, ada negara yang mendapatkan bebas visa tapi tak menyumbang kunjungan turis ke Indonesia. Dia berharap kebijakan bebas visa benar-benar diberikan pada negara yang berkontribusi menyumbang pariwisata khususnya di Bali.

"Ada beberapa negara yang diberi free visa tapi mereka tidak memberi kontribusi turis ke Indonesia, seperti negara Haiti ngapain yang begini diberi bebas visa. Seharusnya kita kasih free visa yang banyak masukin wisatawan itu baru perlu diberi free visa," terangnya.

BACA JUGA: Bali Tak Mau Lagi Urus Turis Pura-pura Gembel

Dia pun sepakat dengan langkah Imigrasi Ngurah Rai yang berencana mengembalikan turis-turis pura-pura gembel itu ke kedutaannya. Dia berharap tindakan tegas itu efektif untuk menangani turis-turis telantar.

"Kalau imigrasi memberlakukan dan menyerahkan turis yang bermasalah itu bagus agar mereka tahu warga negara mereka melakukan hal yang nggak benar di negara orang. Saya sangat setuju dan itu sangat efektif," tegasnya.

Dari catatan BPS, jumlah kunjungan wisatawan terbanyak liburan ke Bali berasal dari China, Australia, India, Amerika Serikat, dan Inggris. Kemudian disusul Prancis, Jepang, Jerman, Malaysia dan Korea Selatan.


(sna/aff)