Bali Tak Mau Lagi Urus Turis Pura-pura Gembel

Jakarta - Baru-baru ini Imigrasi Bali menegaskan tak mau lagi mengurus turis-turis gembel di Bali. Itu akan menjadi tanggung jawab kedutaan masing-masing negara asal.

Fenomena turis pura-pura gembel di Bali bermodus meminta belas kasihan karena kehabisan ongkos perjalanan. Beberapa kasusnya berujung pada kericuhan lalu akhirnya meresahkan masyarakat Bali. Serta, mengganggu kenyamanan turis lain.

"WNA yang nggak punya duit atau pura-pura gembel kita kirimkan orang itu ke kedutaannya atau minta perlindungan ke kedutaannya yang notabene harus melindungi warga negaranya yang di sini banyak," kata Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai Setyo Budiwardoyo di Denpasar, Bali baru-baru ini.

Setyo menyebut penanganan para bule yang telantar itu menjadi tanggung jawab kedutaan masing-masing. Termasuk soal biaya hidup dan makannya.

"Di kita, cenderung kalau kita tampung harus memberi makan. Sebenarnya kalau anggaran kita, saya kurang sreg harus kasih makan ke orang yang bersandiwara. Kami cenderung lebih memberikan surat dan bertelepon ke kedutaannya bahwa ada warga negara Anda yang memberikan perlindungan Anda ini saya kirim ke kedutaan," terangnya.

"Jadi warga asing mana yang bermasalah di sini penanggungan biaya hidupnya atau makannya diserahkan ke kedutaan," sambungnya.

BACA JUGA: Penuturan Pemandu Wisata Akan Permintaan Ajaib Turis Asing

Dari catatan detikcom, kasus bule bikin onar biasanya terjadi di kawasan pariwisata, seperti Kuta dan Ubud. Misalnya saja WN Denmark yang diantar ke RSJ Bangli karena bikin onar di kawasan Ubud, Sabtu (15/12/2018) lalu; WN Australia, Thorn Charlton Jhon (42), yang ditangkap polisi karena menganiaya tamu di hotel di kawasan Kuta dan Bandara Ngurah Rai, Bali, Kamis (31/1); dan kasus Auj-e Taqaddas, WN Inggris penampar staf Imigrasi Bali yang kini menjalani pidana di LP Kerobokan.

"Banyak bermasalah kalau angka yang sering belakangan ini Australia, Inggris, belakangan orang Rusia juga banyak. Kami akan cenderung ke kedutaannya untuk mengontrol, warga asingnya yang banyak berwisata ke sini," tutup Setyo.


(aff/aff)