Bali - Kontroversi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP/RKUHP) turut berimbas pada sektor pariwisata Bali. Begini bentuk gercep (gerak cepat) pihak-pihak terkait guna mengantisipasi turis asing membatalkan kedatangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pasal di RKUHP dianggap bisa menganggu sektor pariwisata Indonesia khususnya destinasi wisata yang ramai oleh turis asing seperti Bali. Apalagi negara tetangga Australia juga sempat menerbitkan travel advice buat warganya yang hendak melancong ke Tanah Dewata, terkait dengan pasal-pasal tersebut.

Hal ini jelas berdampak pada pengusaha pariwisata di Bali. Ada wisatawan yang sudah membatalkan rencana liburan di sana. Tetapi pihak-pihak terkait juga sudah sebisa mungkin melakukan antisipasi.

Baca juga: Pasal-pasal RUU KUHP yang Dikhawatirkan Ganggu Pariwisata

"Ada (pembatalan) awalnya, tapi setelah ada sosialisasi dari pemerintah daerah Bali mereka sudah mulai mengabaikan dan tetap datang ke Bali," kata Ketua Bali Tourism Board Ida Bagus Agung Partha Adnyana ketika dihubungi, Rabu (25/9/2019).

Agung tak menampik travel advice terkait isu RKUHP dari Australia membuat para turis ragu untuk liburan ke Indonesia. Beruntung, kesigapan pemerintah Provinsi bersama para stake holder memberikan penjelasan terkait isu ini bisa memulihkan keyakinan para turis tetap liburan ke Pulau Dewata.

"Ada, tapi recoverynya cepat. (Pembatalan dari turis) Australia, terkait isu itu aja," jawabnya.

Baca juga: Diberi Penjelasan soal RKUHP, Turis Akhirnya Abaikan Isu Bali Sex Ban

(krs/krs)