Konflik Penguasaan Hutan di Gunung Rinjani Memanas

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Konflik Penguasaan Hutan di Gunung Rinjani Memanas

Harianto Nukman - detikTravel
Senin, 07 Okt 2019 14:30 WIB
Foto: (Instagram BTNGR)
Mataram - Puluhan ibu-ibu menerobos masuk Hutan Pesugulan di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Konflik penguasaan lahan pun terjadi.

Kepala Seksi Wilayah 2 BTNGR, Beni Rio Wibawanto pada Senin (7/10/2019), mengkonfirmasi unggahan di sosial media tersebut. Ramai diperbincangkan soal penguasaan lahan di taman nasionalnya.

"Iya, mas. Bisa lihat di IG balai juga," ungkapnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kelompok warga yang berjumlah sekitar 60 orang itu merangsek masuk ke dalam kawasan hutan Pesugulan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 4 September 2019, sekitar pukul 08.30 Wita. Kendati waktu yang diperbolehkan untuk mengambil barang dan sisa panen telah berakhir, namun kelompok warga yang kebanyakan dari ibu-ibu dan anak-anak itu tetap menerobos masuk kawasan hutan Pesugulan.

Konflik Penguasaan Hutan di Gunung Rinjani MemanasFoto: (Instagram BTNGR)


Hingga siang hari warga masih tetap berada di dalam kawasan dan tidak bersedia keluar. Sekitar pukul 14.00 Wita, tenda yang digunakan petugas untuk penjagaan dibongkar paksa oleh warga.

Petugas berupaya mengimbau secara persuasif agar kondisi tetap kondusif dan masyarakat bersedia keluar dari kawasan namun tidak berhasil.

"Mereka menjawab dengan teriakan provokatif agar petugas keluar dari kawasan hutan Pesugulan karena menurut mereka kawasan ini adalah tanah adat," katanya.

BACA JUGA: 7 Fakta Gunung Rinjani, yang Punya Fenomena 'Topi Awan'

Sekitar pukul 19.30 Wita, Kepala Badan Kesbangpoldagri, Salmun didampingi camat setempat mendatangi kawasan hutan dan berdialog dengan warga agar bersedia pulang. Namun, mereka tetap bertahan dan menginap di kawasan hutan Pesugulan.

Permasalahan klaim tanah adat dan perambahan liar hutan Pesugulan memang harus segera diselesaikan. Para pihak juga mesti bisa merumuskan solusi yang tepat agar tidak ada yang merasa dirugikan.

"Jangan jadikan masyarakat sebagai alasan hanya untuk menutupi kepentingan pribadi," ujarnya.




(aff/aff)

Hide Ads