Rupat yang merupakan salah satu pulau terluar Provinsi Riau mulai menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan. Namun, infrastruktur jadi hambatan.
Sebagai salah satu pulau yang diproyeksikan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan pariwisata di Pulau Rupat masih terhalang oleh ketersediaan infrastruktur seperti jalan aspal.
Baca juga: Potensi Pulau Rupat dan Pekerjaan Rumahnya |
Dalam ekspedisi Tapal Batas detikcom bersama BRI, detikTravel merasakan langsung lamanya durasi perjalanan dari Kecamatan Rupat menuju Rupat Utara yang ramai destinasi wisata. Dihitung-hitung, butuh waktu antara 2 hingga 3 jam perjalanan yang diakibatkan jalan rusak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Terkait hambatan infrastruktur itu, Pelaksana Jabatan (PJ) Bupati Bengkalis Syahrial Abdi ikut mengiyakan problematika tersebut. Walau telah berstatus sebagai KSPN dan KEK, Abdi masih menyebut kurangnya perhatian Pemerintah pusat akan Pulau Rupat.
"Idealnya ketika diangkat atau ditetapkan KSPN, semua infra jalan jembatan bangunan fasilitas pendidikan kesehatan atau akses-akses dan masyarakat bisa kita gunakan optimal melalui pembiayaan APBN layaknya Toba hari ini, Mandalika, bagaimana itu di-support sedemikian rupa," ujar Abdi pada detikTravel di Pekanbaru.
Di luar konteks pariwisata, lokasi Pulau Rupat yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan dibatasi Selat Malaka dirasa Abdi perlu perhatian lebih.
"Rupat merupakan salah satu lokpri atau lokasi prioritas. Lokpri dalam konteks batas negara jadi prioritas untuk dibangun, karena merupakan pulau terluar, terdepan dan tertinggal. Makanya saya punya keyakinan ini yang harus kita dorong, bagaimana APBN bisa menyelesaikan permasalahan di sana," lanjutnya.
![]() |
Selain infrastruktur terkait jalan, Pulau Rupat juga punya potensi besar sekelas Batam. Di mana apabila dibuat dermaga sandar yang mumpuni, bisa membuat Rupat jadi tempat singgah baik kapal kargo hingga wisatawan.
"Lantas potensi perekonomian yang saya katakan tadi, ketika kita mampu menjadikan Rupat tempat persinggahan saja. Kalau pun tidak jadi destinasi wisata, kemudian kita tahu untuk kebutuhan logitik di Selat Malaka untuk kapal yang ke Malaysia Singapura saja," urai Abdi.
Baca juga: Mengenal Pulau Rupat Lebih Dekat |
Apabila peluang itu bisa disambut dengan hadirnya infrastruktur berupa dermaga sandar, perekonomian Pulau Rupat bisa dijamin oleh Abdi akan menuju ke arah yang lebih baik.
"Idealnya jika kita mampu mengambil peluang untuk sandar dan labuh kemudian mengisi logitik kebutuhan air dan lain segala macamnya, ini merupakan potensi yang dapat kita ambil untuk ceruk pasar internasional. Kita berharap Rupat bisa jadi tempat untuk melakukan itu. Saya rasa Rupat akan melesat luar biasa," pungkasnya.
Selanjutnya: Perhatian Kadisparbudpora Bengkalis dan Sekretaris Camat Rupat Utara
Hal senada juga dikatakan oleh Kadisparbudpora Bengkalis Afrizal. Apabila infrastruktur di Pulau Rupat dapat dibenahi, ia percaya kalau arus kunjungan wisatawan akan lebih baik.
"Tentunya kita berharap infrastruktur segera kita penuhi untuk bagaimana wisatawan dapat nyaman, cepat bisa datang ke sana. Termasuk penyeberangan Roronya (moda transportasi air dari Dumai ke Rupat - red) juga. Termasuk juga sarana pra sarana lainnya," ujar Afrizal.
Harapan serupa juga datang dari Sekretaris Camat Rupat Utara, Ahmad Tarmizi. Sebagai pemegang wilayah Rupat Utara, ia juga meminta agar baik pihak Pemerintah pusat, Pemprov Riau dan kabupaten ikut memberi perhatian lebih.
"Alhamdullilah pemerintah telah menyiapkan, walau mungkin belum tuntas perbaikan jalan infra kita masih sangat kurang memadai. Ini perlu perhatian Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk menggesa agar wisatawan yang datang tak kecewa dengan kondisi infra kita," tutur Ahmad di kantornya.
Program Tapal Batas mengulas mengenai perkembangan infrastruktur, ekonomi, hingga wisata di beberapa wilayah terdepan khususnya di masa pandemi. Untuk mengetahui informasi dari program ini ikuti terus berita tentang Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

Komentar Terbanyak
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Brasil Ancam Seret Kasus Kematian Juliana ke Jalur Hukum