Menparekraf Sandiaga Uno meminta agar jalanan utama di Pandeglang segera diperbaiki. Banyaknya jalan rusak membuat perjalanan ke destinasi wisata terhambat.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno menyebut banyak jalur yang merupakan akses vital ke beberapa destinasi wisata di wilayah selatan Provinsi Banten rusak, sehingga menyebabkan perjalanan menjadi tersendat.
"Sebagian jalan di sini ada yang provinsi, sebagian lagi punya kabupaten tapi memang perlu segera dibangun dan diperbaiki. Karena ini penting untuk penunjang wisata di Pandeglang," kata Sandiaga Uno kepada wartawan saat berkunjung ke Tanjung Lesung, Selasa (6/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandiaga bercerita, saat menempuh perjalanan ke Cikeusik, Pandeglang ia harus melewati waktu yang cukup panjang. Padahal, kata dia, jika jalan penunjangnya sudah memadai, perjalanan tersebut tidak perlu memakan waktu yang lumayan melelahkan.
"Infrastruktur itu harus berkeadilan bro, bukan hanya untuk menegah ke atas, tapi juga untuk masyarakat bawah. Sekarang kalau jalan penunjang ini kan bisa mengkoneksi ke beberapa destinasi wisata seperti Baduy, Anyer bahkan ke Cikeusik. Jadi perlu jalur penunjangnya, karena desa wisatanya juga harus hidup," ungkapnya.
![]() |
Di samping jalan penunjang, Sandiaga Uno memastikan pemerintah pusat sedang menggarap Tol Serang-Panimbang. Namun kata dia, akses tol terbatas lantaran hanya bisa mengkoneksinakan perjalanan dari Serang ke Panimbang.
"Kita pastikan 2022 tol sudah diprogramkan. Tapi yang penting selain tol adalah jalan penunjang yang lain, jadi bukan hanya poin to poin, tapi juga harus kita lakukan pendekatan secara holistik," ucapnya.
"Tadi juga walaupun perjalanan terasa jauh, tapi setelah lihat pemandangannya itu jadi hilang capeknya. Apalagi kalau jalannya bisa ikut diperbaiki," pungkas Sandiaga Uno.
(wsw/wsw)
Komentar Terbanyak
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Brasil Ancam Seret Kasus Kematian Juliana ke Jalur Hukum