PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Wisata di Bandung Barat Telan Pil Pahit

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Wisata di Bandung Barat Telan Pil Pahit

Wishnu Pradana - detikTravel
Kamis, 15 Jul 2021 19:45 WIB
Kawasan wisata Lembang, Bandung Barat.
Foto: Whisnu Pradana
Bandung -

Kabar baik nampaknya belum berpihak kepada pengusaha wisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Itu setelah muncul rencana PPKM Darurat diperpanjang.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai 3 Juli rencananya selesai pada 20 Juli. Tapi, angka kasus Covid-19 tampaknya belum mereda. Malah sebaliknya, meningkat.

Sebagai respons fakta itu, pemerintah daerah berencana untuk memperpanjang PPKM Darurat. Bukan cuma dua pekan, namun sampai enam pekan ke depan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengusaha sektor perhotelan dan restoran memang boleh buka, namun dengan pembatasan amat ketat. Tapi, tempat wisata yang tutup bikin okupansi sangat rendah.

"Sudah jelas tempat wisata tutup semua. Kondisi perusahaan dan karyawan memang berat sekali, meski berat tapi mungkin ini kebijakan pemerintah yang terbaik," ujar Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) KBB Eko Suprianto kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).

ADVERTISEMENT

Makanya, hotel dan restoran memilih tutup sementara mengikuti aturan buka tutup tempat wisata. Andai memaksa buka justru akan menjadi beban keuangan lantaran pemasukan minim.

"Rata-rata hotel dan restoran tutup karena beban operasional. Berat kalau tetap buka," kata pria yang juga pemilik Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC) Lembang tersebut.

Kalaupun akhirnya PPKM Darurat benar-benar diperpanjang, Eko berharap ada perhatian dari pemerintah dalam bentuk kompensasi untuk pemeliharaan dan perawatan sektor bisnis mereka. Tak kalah penting, pemerintah juga harus memperhatikan nasib para pekerja pariwisata yang amat merasakan dampaknya.

"Meskipun tutup kan perawatan dan pemeliharaan seperti bayar listrik tetap harus dibayarkan. Lalu soal pekerja, otomatis mereka dirumahkan ketika objek wisata ditutup. Jadi pemerintah juga harus bisa memberikan perhatian buat pekerja," kata Eko.

Eko mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB untuk mengkaji usulan tersebut.

"Saya sudah memberikan data ke dinas (Disparbud) dan minta dikaji untuk pertimbangan (kompensasi) untuk karyawan dan perusahaan," kata Eko.

Sementara itu, Public Relation The Great Asia Africa (TGAA) Lembang, Intania Setiati, menyebut jika kondisi saat ini sangat memberatkan bagi pelaku usaha wisata. Tanpa pemasukan, namun mereka harus tetap mengeluarkan biaya perawatan bangunan.

"Listrik dan perawatan lainnya kan harus tetap jalan, harus tetap dibayar. Iya harapannya ada kompensasi. Kemudian karyawan juga harapannya diberikan bantuan," ujar Intan.




(fem/fem)

Hide Ads