Pemerintah menggadang-gadang sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) untuk memberi jaminan pada traveler. Padahal, poin-poin CHSE sudah jadi standar hotel berbintang.
Pelaku industri perhotelan dan restoran DKI Jakarta ramai-ramai menolak sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) apabila nantinya diwajibkan. Menurut pihak BPD PHRI DKI Jakarta, kebijakan itu disebut sangat kontra produktif dengan kondisi terkini.
"Kami melihat kewajiban semacam ini tak sesuai upaya kita, hotel dan restoran yang saat ini ingin bangkit. Pengeluaran kita bukan hanya untuk sertifikasi CHSE, tapi ada sertifikasi lain yang membawa konsekuensi biaya," ujar Ketua BPD (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono dalam diskusi daring, Senin (27/9/2021).
Walau Pemerintah memberikan sertifikasi CHSE secara gratis di awal, tapi hal itu tidak serta merta tanpa biaya. Sutrisno berujar, biaya riilnya bisa menjadi Rp 10 - 15 juta.
Padahal menurut pihak PHRI, sertifikasi CHSE yang diusung Pemerintah tak ubahnya dengan standar penilaian kebersihan hotel berbintang. Bedanya, CHSE adalah bentukan Pemerintah dengan kemasan baru.
"Kalau lihat komponen check-listnya untuk hotel bintang, CHSE berkaitan COVID-19. Ada signage atau SOP khusus selama periode COVID-19 lebih spesifik ditanyakan. Kalau globally nggak beda jauh untuk check-list untuk hotel bintang," pungkas GM Mercure Cikini sekaligus Bendahara PHRI DKI Jakarta, Lisa Sanjoyo.
Lisa pun berujar, bahwa sedianya CHSE dan standardisasi kebersihan hotel berbintang adalah sama. Akan lebih baik apabila keduanya dapat diintegrasikan.
"Misal ini bisa diintegrasikan saja untuk hotel bintang khusus, nggak hanya CHSE. Sertifikasi untuk itu ada sebetulnya," pungkas Lisa.
Simak Video "Video: PHRI Bali Bicara Akomodasi Ilegal di Balik Turunnya Tingkat Hunian Hotel"
(rdy/ddn)