Apa Kabar 5 Destinasi Super Prioritas?

Pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) terus dikebut. Pemerintah menggelar rapat koordinasi nasional membahas hal ini.

Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Luhut B. Pandjaitan. Turut hadir dalam rakornas ini ialah Edi Witjara, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Indonesia.

Kehadiran Edi juga sekaligus untuk memperkenalkan sebuah aplikasi yang dapat membantu proses monitoring proyek DPSP bernama Tomps. Adapun kelima DPSP antara lain Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

"Kami mengedepankan kemudahan dalam mengelola proyek melalui supervisi daring," papar Edi dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Terkait dengan fokus perhatian pemerintah terhadap industri pariwisata Indonesia, Luhut menjabarkan perihal arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPSP mendapat dukungan secara penuh, termasuk melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk memajukan beragam destinasi wisata unggulan di Indonesia.

View KEK Likupang Foto: dok. Humas Kemenparekraf

Lebih lanjut, Menteri Parekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, yang turut bergabung secara daring, menjelaskan perlunya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dengan konsep kerja sama pentahelix, yang mencakup bidang akademik, media, pemerintahan, komunitas, dan bisnis.

Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti pengembangan destinasi, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia, pengembangan industri dan investasi, pengembangan promosi, product development dan event, serta pengembangan ekonomi kreatif.

Telkom Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan dan menyejahterakan bangsa. Hal ini juga didukung melalui ragam langkah sinergi dan kolaborasi baik dengan pemerintah, swasta, ataupun masyarakat.

Kinerja tim yang baik dan kompak merupakan salah satu kunci agar Indonesia mampu menjadi negara yang luar biasa. Adapun sosok-sosok yang hadir dalam rakornas ini merupakan perwakilan dari jajaran pemerintah, pelaku bisnis, pengelola badan otorita, BUMN, dan ekosistem digital.