Tahun 2021 masih jadi tahun yang berat bagi dunia pariwisata. Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya untuk memajukan sektor pariwisata Indonesia.
Sektor pariwisata Indonesia, sudah sejak beberapa dekade lalu mempunyai unggulan yang menjanjikan, tetapi belum menjadi perhatian serius dan utama.
Hanya di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menjadikan pariwisata sebagai salah satu bagian Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, yang kemudian diterjemahkan menjadi sektor prioritas Kabinet Kerja di bidang infrastruktur dan pariwisata.
Pariwisata dianggap sangat vital untuk pembangunan ekonomi di negara miskin, maupun maju, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat karena sifatnya yang link to any business, dan dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur.
Guna meningkatkan kunjungan wisatawan agar dapat bersaing dengan negara lain, Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas kabinet 15 Juli 2019 lalu di Jakarta, mencanangkan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di lima wilayah, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (NusaTenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).
Sebelum dikerucutkan menjadi 5 DPSP, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Melalui Perpres ini, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih guna menunjang pengembangan kawasan pariwisata unggulan.
Berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah fokus pada pengembangan 10 destinasi utama wisata atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Danau Toba (Sumut), Tanjung Lesung (Banten), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Kawasan Bromo-Tengger (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dan Morotai (Maluku Utara).
Kemudian, dari 10 Destinasi Wisata Prioritas tersebut, pada 2019 dikerucutkan menjadi empat Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Hingga akhirnya pada 15 Juli itu, Jokowi menambah Likupang, sehingga menjadi lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang tengah gencar dikembangkan dengan melibatkan beberapa instansi diantaranya Kementerian Pariwisata, PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Perhubungan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
6 Arahan Presiden Jokowi untuk 5 DPSP
Terkait pengembangan dan pembangunan di 5 DPSP, terdapat enam arahan dari Presiden Jokowi. Pertama, terkait tata ruang, ia meminta dilakukan pengaturan dan pengendalian tata ruang. Arahan Jokowi yang kedua terkait akses dan konektivitas di terminal, bandara, dan runway pesawat.
Selain itu juga yang harus diperhatikan menurutnya adalah konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dermaga dan pelabuhan-pelabuhan. Arahan ketiga adalah fasilitas di lokasi wisata, di mana perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima, restoran-restoran kecil, dan toilet (standar bintang empat).
Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi arahan Jokowi yang keempat. Menurutnya perlu dilakukan training/pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Arahan Jokowi terkait SDM ini juga dalam hal budaya kerja, budaya melayani, dan budaya kebersihan.
Pemasaran produk lokal menjadi arahan Presiden yang kelima. Arahan Jokowi yang keenam yakni promosi Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut secara besar-besaran secara integrasi.
Realita di Lapangan
Pengembangan dan pembangunan di 5 DPSP bisa dikatakan cukup maksimal karena dikepung langsung oleh berbagai kementerian dan Lembaga. Khusus untuk pembangunan infrastruktur di 5 DPSP, KemenPUPR pada 2021 ini menganggarkan senilai 4,01 Triliun untuk 108 proyek infrastruktur.
Untuk DPSP Danau Toba anggaran TA 2021 sebesar Rp 1,07 triliun untuk 21 kegiatan diantaranya preservasi jalan dan jembatan Batas Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul dan penanganan jalan akses wisata rohani di Kabupaten Samosir. Kemudian juga penataan Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallaga serta peningkatan kualitas rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk pondok wisata (homestay).
Selanjutnya anggaran Kementerian PUPR untuk mendukung DPSP Borobudur sebesar Rp 0,90 triliun untuk 19 kegiatan meliputi konektivitas, pengendali banjir serta sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti preservasi Jalan Pringsurat-Secan-Keprekan dan prasarana pengendali banjir Sungai Serang untuk mengurangi risiko banjir kawasan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kabupaten Kulon Progo.
Selanjutnya DPSP Mandalika sebesar Rp 0,95 triliun untuk 17 kegiatan diantaranya pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika 2 dan penataan kawasan 3 Gili di Lombok Utara. Kemudian dukungan infrastruktur Labuan Bajo sebesar Rp 630 miliar untuk 26 kegiatan diantaranya optimalisasi Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Labuan Bajo, pembangunan pengaman pantai dan Dermaga Loh Buaya di Pulau Rinca, penataan trotoar dan drainase Jalan Soekarno Atas, serta penataan kawasan wisata Goa Batu Cermin.
Terakhir untuk DPSP Manado-Bitung-Likupang sebesar Rp 480 miliar digunakan untuk 25 kegiatan di antaranya penanganan Jalan Girian-Likupang dan penataan kawasan Pantai Malayang Kota Manado.
Selanjutnya: Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terus Dikebut
Adapun sejumlah infrastruktur transportasi juga telah dibangun di 5 DPSP, yaitu di Danau Toba, pembangunan dan pengembangan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, peningkatan jalur KA Aras Kabu-Siantar, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan Kawasan Danau Toba, pembangunan transportasi danau sungai penyeberangan, pengadaan jaringan trayek angkutan (7 trayek + 15 bus).
Di Borobudur, pembangunan dan pengembangan Bandara YIA Kulonprogo, Bandara Ahmad Yani, pembangunan jalur KA akses YIA, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan, pengadaan jaringan trayek angkutan kawasan Borobudur (10 trayek + 25 bus).
Di Mandalika, pengembangan fasilitas Bandara Lombok, pembangunan Terminal Gili Mas Pelabuhan Lembar, pengembangan fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, pembangunan angkutan jalan, pembangunan prasarana darat, pengadaan jaringan trayek angkutan Kawasan Mandalika (4 trayek + 9 bus).
Di Labuan Bajo, pengembangan Bandara Komodo, pembangunan dermaga multipurpose Wae Kelambu, pembangunan kapal bottom glass Katamaran, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo, pembangunan angkutan jalan antarmoda Labuan Bajo, pengadaan jaringan trayek angkutan Kawasan Labuan Bajo (4 trayek + 9 bus).
Sementara di Likupang, pengembangan Bandara Sam Ratulangi, pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Likupang, pembangunan kapal bottom glass Trimaran, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan antarmoda, pembangunan transportasi sungai danau penyeberangan, pengadaan trayek angkutan Kawasan Likupang (3 trayek + 4 bus).
Isu-isu yang Belum Terselesaikan di 5 DPSP
Pada rapat koordinasi nasional (rakornas) 5 DPSP yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan disebutkan terdapat 101 isu yang belum diselesaikan terkait percepatan pengembangan 5 DPSP.
Dalam perkembangannya, sebanyak 14 persen isu telah selesai, 55 persen isu sedang berjalan, 18 persen isu masih dalam pembahasan, dan 13 persen isu tertahan penyelesaiannya.
Dalam rakornas tersebut juga disimpulkan bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan penyelesaian isu tersebut tidak dapat dilakukan di 2021. Di antaranya lantaran lahan yang belum clean and clear, refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, serta pekerjaan dilakukan secara multiyear.
Fokus pengembangan pada 2022 adalah penyelesaian isu-isu yang masih dalam pembahasan, tertahan, dan melanjutkan tahapan pembangunan yaitu pengelolaan. Oleh karena itu program 2022 agar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, mendorong investasi, dan pengembangan atau pengelolaan dengan prinsip blue, green, dan circular economy.
Selanjutnya: Langkah Pemerintah untuk 5 DPSP
Langkah-langkah yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk 5 DPSP
Pengembangan destinasi dan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya mempercepat pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di tahun 2022.
Selain tentunya juga pada ruang lingkup pengembangan industri dan investasi, pengembangan promosi, product development and event, serta pengembangan produk ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi, dengan terbukanya lapangan kerja lebih luas.
Anggaran Kemenparekraf/Baparekraf yang disiapkan untuk percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di tahun depan sebesar Rp 351,6 miliar. Jumlah tersebut naik 74,3 persen dari tahun anggaran 2021 yang sebesar Rp 201,7 miliar.
Sementara itu, untuk pengembangan destinasi, Kemenparekraf harus menitikberatkan pada pengembangan dan penguatan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta ancillary. Diwujudkan melalui berbagai program seperti pengembangan destinasi wisata, sertifikasi pariwisata berkelanjutan, revitalisasi sarana di destinasi wisata, dan lainnya.
Terakhir, Kemenparekraf harus menyiapkan event-event yang mampu memperkaya kunjungan wisatawan, meningkatkan kualitas kunjungan, memperlama durasi tinggal dan juga meningkatkan kualitas belanja wisatawan di 5 DPSP.
---
Artikel opini ini ditulis oleh Taufan Rahmadi, Pengamat sekaligus Ahli Strategi Pariwisata Nasional. Artikel sudah diubah seperlunya oleh redaksi.
.webp)
Upload Photo
Write a Story
Komentar Terbanyak
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Turis Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Itu Sudah Tidak Bergerak
Viral Keluhan Traveler soal Parkir Jakarta Fair 2025: Chaos!