Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Sabtu, 23 Apr 2022 19:32 WIB

TRAVEL NEWS

Mengenal Hutan Bowosie yang Jadi Rebutan BPOLBF VS Warga

bonauli
detikTravel
Hutan Bowosie Labuan Bajo
Hutan Bowosie Labuan Bajo (dok. BPOLBF)
Jakarta -

Hutan Bowosie jadi viral karena sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat penolakan warga atas penggusuran lahan hutan oleh aparat.

Aksi tersebut terjadi diduga karena warga belum diajak berdialog soal pembebasan lahan. Sebelum lebih jauh, detikTravel akan mengulas sedikit tentang timeline Hutan Bowosie.

Penebangan liar dan pembakaran hutan kerap terjadi di Hutan Bowosie, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) Pada tahun 2015, ada tiga orang yang tertangkap melakukan perambahan hutan. Namun penangkapan dan denda tak membuat mereka jera.

Sementara itu, Hutan Bowosie sudah semakin hancur dan sangat memprihatinkan. Untuk mencegah hal itu, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dan Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) berencana untuk mengembangkan wisata di hutan Bowosie pada Maret 2022.

Hutan Bowosie nantinya akan digarap jadi kawasan ekowisata. Kawasan dibagi dalam 4 zona meliputi zona cultural district, zona adventure district, zona wildlife district, dan zona leisure district.

Kawasan pariwisata itu rencananya menempati lahan seluas 400 hektare atau sekitar 1,98 % dari seluruh luas kawasan hutan Bowosie yang mencapai 20.193 hektare.

Di sisi lain, warga Racang Buka yang masuk wilayah Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo sudah mendiami wilayah itu sejak 1990-an.

Mereka sudah melakukan berbagai upaya legal agar secara sah mendiami setidaknya 150-an hektare wilayah Hutan Bowosie di bagian selatan melalui skema pembebasan kawasan hutan menjadi pemukiman dan lahan pertanian.

Langkah mereka dijawab pemerintah melalui SK Tata Batas Hutan Manggarai Barat Nomor 357 Tahun 2016. Namun hanya sekitar 38 hektar yang dikabulkan, yang ditetapkan menjadi wilayah Area Penggunaan Lain [APL].

Sementara warga hanya diberikan 38 hektar, bagian lain dari hutan itu yang mereka mohonkan untuk menjadi hak mereka kini menjadi bagian dari kawasan yang diserahkan oleh pemerintah kepada BPO-LBF melalui Perpres 32 Tahun 2018.



Simak Video "Kunker ke NTT, Jokowi Resmikan Perluasan Bandara Komodo"
[Gambas:Video 20detik]
(bnl/fem)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA