Bu Sri Mulyani, Anggaran Kantor Sandiaga Masih Minim, DPR Prihatin

Setelah pajak, pendapatan dari sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk negara. Namun anggaran untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai masih minim. Kalangan DPR pun mengaku prihatin dengan hal ini.

"Saya prihatin kecilnya anggaran kementerian ini, tadi disebutkan bahwa pemasukan terbesar setelah pajak adalah pariwisata, dan ini tidak sesuai dengan apa yang diberikan negara kepada kementerian, masyarakat, ini berulangkali dibicarakan," ujar anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra Djohar Arifin Husin dalam rapat kerja dengan Menparekraf seperti dilihat detikcom.

Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 dalam pagu anggaran sementara dari nota keuangan RAPBN 2023 disebutkan mencapai Rp 3,381 triliun.

"Kalau idealnya dua digit, minimal Rp 10 triliun, untuk membangun, negara lain luar biasa anggarannya untuk pariwisata. Barangkali kita bentuk tim kementerian bagaimana mendongkrak anggaran, strategi, terus diskusi, strategi apa saja, tidak hanya ngomong tapi ada action kita. Dimana tim ini bisa mampu mendongkrak anggaran ini realistis, jangan seperti ini. Mudah-mudahan usulan saya ini bisa diwujudkan," lanjutnya.

Menparekraf Sandiaga Uno dalam rapat tersebut mengakui anggaran kementeriannya kecil. Dia mengatakan dari November tahun lalu sudah mengajukan tambahan anggaran.

Selain pagi anggaran di atas Sandiaga mengusulkan tambahan anggaran Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2023 sebesar Rp 4.186.990.000.000 dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Tambahan dana ini sebagai upaya memulihkan dunia wisata Indonesia.

"Kami telah mengusulkan bulan November 2021 jumlahnya Rp 7 triliun mendekati double digit yang disampaikan Prof (Profesor Djohar Arifin) mendekati angka double digit, tapi jauh panggang dari api. Kita tahu sendiri bahwa perjuangan itu terus berlanjut, kita tidak patah semangat kami yakin indeks pariwisata berhasil loncat 12 peringkat kita ada di atas Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Dan ekonomi kreatif kita peringkat 3 besar dunia. Ini menunjukkan walaupun kita penuh keterbatasan tapi kita punya kreativitas tanpa batas," ujar Sandiaga.

Sandiaga mengatakan usulan penambahan anggaran ini telah disampaikan ke Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas sebanyak dua kali. Di mana usulan tambahan pertama pada 24 Maret 2022 sebesar Rp 952.096.897.000 dan usulan kedua pada 4 Juli 2022 sebesar Rp 3.234.893.103.000.

Sandiaga mengatakan walaupun pagu anggaran yang ditetapkan jauh di bawah harapan, dirinya menekankan bahwa setiap rupiah akan menjadi tanggung jawab Kemenparekraf.

"Dan akan kami kelola dan optimalkan penggunaannya untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Demi pemulihan, kebangkitan (ekonomi), penciptaan lapangan kerja, dan juga untuk memastikan momentum kepulihan kita mengacu pada pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Agustina Wilujeng Pramestuti, pimpinan rapat menyatakan Komisi X DPR RI, meminta Kemenparekraf/Baparekraf untuk fokus terhadap program dan kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan sektor parekraf melalui stimulus bagi pelaku parekraf. Serta memperkuat ekosistem ekraf secara konsisten sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekraf.

"Kami juga mendorong Kemenparekraf untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait perlunya penambahan moda transportasi agar akselerasi parekraf tahun 2023 dapat dioptimalkan. Selain itu, Komisi X DPR RI berpesan agar Kemenparekraf menurunkan program-program strategis transformasi digital dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran dan dapat meningkatkan alokasi anggaran," kata Agustina.

Video: Sandiaga Siapkan Dokumen soal Rencana Pemisahan Kemenparekraf

Video: Sandiaga Siapkan Dokumen soal Rencana Pemisahan Kemenparekraf