TRAVEL NEWS
Luhut Godok Aturan Visa Jangka Panjang, Masa Berlaku 10 Tahun!
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tengah menggodok rencana visa jangka panjang. Tidak main-main durasinya 10 tahun.
Bahasan visa dengan masa berlaku 10 tahun itu dilakukan dalam rapat terbatas (ratas). Bersamaan dengan pembahasan penyederhanaan visa Imigrasi. Rencananya, ratas dilakukan pekan depan.
"Tadi malam saya lapor Pak Presiden Joko Widodo, minggu depan saya minta waktu ratas, program visa Imigrasi akan kita sederhanakan, sehingga orang-orang yang punya kualifikasi dalam bidang-bidang tertentu, itu kita dapat kita berikan 5-10 tahun visa untuk mereka," kata Luhut di acara 'Temu Bisnis Produk Dalam Negeri (PDN) Polri' Tahap IV di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis (6/10/2022).
Usulan durasi panjang visa itu sebagai respons tingginya minat para digital nomad untuk bekerja dari Bali. Tercatat, pebisnis langganan masuk ke Indonesia dalam waktu 3-4 bulan per tahun saat musim dingin di negara asalnya.
Selain itu, visa jangka panjang menyasar warga dunia yang berusia 60 tahun ke atas dengan pendapatan lebih dari USD 1,5 triliun. Mereka berpotensi menjadi pasar turis asing dengan kemampuan belanja lebih besar.
Sejauh ini, Bali menjadi yang terfavorit bagi para digital nomad.
"Misalnya, dalam finance global di Indonesia yang datang digital nomad yang sekarang nomor dua terbanyak di dunia ada di Canggu, di Bali ini," dia menambahkan.
Pemerintah menggodok rencana visa jangka panjang itu sejak awal tahun 2022. Visa jangka panjang diyakini bisa meningkatkan kualitas pariwisata dari sisi lama kunjungan atau length of stay dan jumlah belanja. Dengan kualitas kunjungan turis yang lebih baik, diyakini ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pariwisata akan ikut terdongkrak.
Selanjutnya, Luhut juga menyoroti soal pentingnya upaya pemakaian produk dalam negeri. Tentu hal ini akan diupayakan seefisien mungkin untuk mengurangi belanja impor.
"Saya memandang bahwa gerakan afirmasi PDN (produk dalam negeri) yang kita lakukan merupakan terobosan yang luar biasa, inovasi digitalisasi dan konsolidasi belanja melalui e-katalog telah mendukung efisiensi belanja yang menurunkan korupsi dan biaya transaksi," katanya.
Simak juga video 'Masih Pakai Gaya Lama, Jokowi Usul Struktur Ditjen Imigrasi Dirombak!':
