Penataan Lembah Anai Dikritik WALHI, Kadispar: Kami Buka Ruang Diskusi

Wacana rekonstruksi kawasan Air Terjun Lembah Anai oleh Pemprov Sumatera Barat mendapat respons keras dari WALHI Sumatera Barat. Kadispar Sumbar pun akan membuka ruang diskusi terkait wacana ini.

Rencana penataan kawasan wisata Lembah Anai oleh Pemprov Sumbar mendapatkan reaksi keras dari WALHI Sumbar. Mereka menolak pembangunan ini karena tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, salah satunya adalah dampak korban jiwa yang semakin banyak ditimbulkan bila terjadi bencana.

"WALHI menentang program yang dilakukan oleh Dispar, pertama karena kegiatan sekarang itu tidak menjawab persoalan yang terjadi hari ini di Lembah Anai. Kenapa? Lembah Anai adalah daerah yang sangat rawan sekali terhadap bencana baik itu bencana longsor, banjir ataupun banjir bandang," ungkap Tommy Adam, Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup WALHI Sumbar saat dihubungi detikcom, Kamis (1/12/2022).

Tommy menambahkan baik adanya ide membangun apakah itu plaza atau itu alun-alun di Lembah Anai, tetap saja itu kegiatan yang dianggapnya sangat berisiko terhadap pengunjung yang akan datang ke sana.

"Karena ketika alun-alun itu dibangun akan mendatangkan orang banyak atau menghimbau orang banyak untuk datang, padahal lokasi ini adalah lokasi yang rawan sekali bencana. Pertanyaannya, jika bencana terjadi siapa yang akan bertanggung jawab?" tambahnya.

Menanggapi kritikan ini, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda mengatakan membuka ruang diskusi untuk pembahasan wacana ini dengan semua pihak.

"Saya membuka ruang untuk komunikasi dengan siapa saja. Silahkan WALHI datang ke kantor saya atau saya diundang, silahkan. Jadi kita membangun ini untuk masyarakat tentu dengan dasar dan aturan. Karena banyak hal yang kita lalui dan kesiapan," kata Budi saat dihubungi detikcom.

"Kuncinya adalah kebersamaan dan bersinergi. Ini kan perlu kita tata, lihat saja UMKM di sana, tukang parkir juga. Apakah kita biarkan saja wajah wisata seperti itu? Nah makanya kita bersama-sama saling berkomunikasi. Harus tahu kita seperti apa konsepnya," tambah Budi.

Budi mengatakan bahwa wacana ini sedang menunggu master plan dari Kabupaten Tanah Datar. Nanti jika sudah ada, masyarakat akan dilibatkan untuk memberi masukan.

"Pemprov membuka pintu diskusi untuk ini. Kan nanti dari master plan akan terlihat seperti apanya. Kalau sudah ada, nanti akan diundang semua instansi dan stockholder terkait dan masyarakat untuk memberi masukan. Kita buka ruang diskusi dan komunikasi. Ini masih berproses," ujarnya.

"WALHI ingin masyarakat sejahtera dan pemerintah juga ingin membangun untuk masyarakat. Kenapa kita tidak bergandengan saja, sama-sama kita membangun masyarakat. Mari samakan persepsi kita dan diskusi," tutup Budi.