Izin PPKH Kereta Gantung Rinjani Masih Diproses, Apa Itu?

detikTravel

Kereta Gantung melintas di atas Owakudani, Hakone, Jepang, Selasa (4/10/2022). Travelers yang ingin menikmati keindahan Owakudani bisa menumpang kereta gantung. — Ilustrasi, kereta gantung Gunung Fuji (Foto: Getty Images/Tomohiro Ohsumi)

Jakarta -

Izin PPKH kereta gantung Gunung Rinjani masih dalam proses. Kepanjangan dari pinjam pakai kawasan hutan, aturan itu berbeda dengan yang lain.

Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nusa Tenggara Barat (NTB) Burhan Bono mengatakan izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) kereta gantung Rinjani masih dalam proses. Izin pembangunan kereta gantung dan izin penggunaan jalan pembangunan kereta gantung Rinjani itu berbeda.

"Jadi izin ini bukan untuk PPKH kereta gantung yang belum diterbitkan. Tapi PPKH peningkatan akses jalan di Desa Karang Sidemen dan sebagian hutan lindung di Karang Sidemen yang masih dalam proses kajian," kata Bono, Selasa sore (3/1/2023).

Menurutnya, izin PPKH sebagai akses jalan untuk menuju pembangunan kereta gantung itu sedang dalam proses pengkajian oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB sebagai tim penilai yang kemudian akan diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) NTB.

"Izin akses tersebut merupakan sarana pendukung. Ini masih harus menunggu dokumen lingkungan. Kalau saya tidak keliru itu dari DLHK yang melakukan penilaian. Untuk izinnya tetap di DPMPTSP," ujarnya.

Menurut Bono, groundbreaking kereta gantung memang boleh dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan Production Manager PT Indonesia Lombok Resort Ahui hanya dengan mengantongi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

"Masalah groundbreaking sudah dijelaskan oleh Pak Ahui. Untuk permohonan izin PPKH ini kan untuk akses jalan, bukan untuk di areal kereta gantung," katanya.

Dia pun mengaku untuk penggunaan kawasan hutan di areal kereta gantung, nanti harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang diberikan kepada Pemerintah NTB.

"Secara aturan dan tata cara perizinan, PT Indonesia Lombok Resort sudah lengkap. Namun dalam pelaksanaan pembangunan Kereta Gantung pemerintah Provinsi mewajibkan untuk Amdal untuk memastikan dampak lingkungannya. Terkait akses jalan itu hal yang berbeda ya," pungkas Bono.