Soal Marak Bule Berulah di Bali: Jangan Main Hakim Sendiri, Jangan Gegabah

Beberapa waktu terakhir, kasus bule atau turis bermasalah di Bali makin marak. Banyak yang geram terhadap bule berulah itu, tetapi pemerhati pariwisata berkata lain.

Mulai dari berfoto topless di tempat suci, berkendara ugal-ugalan, hingga ribut dengan pecalang menjadi sebagian masalah yang muncul di Bali. Pemerintah tak tinggal diam.

Pemda Bali bahkan segera memunculkan sejumlah wacana untuk menertibkan bule-bule itu. Mulai dari larangan turis berbisnis di Bali hingga larangan turis asing berkendara motor.

Memiliki pandangan berbeda, pemerhati dan tokoh muda Bali, Gede Suardana, merespons kebijakan yang diwacanakan oleh pemerintah. Dia bilang pemerintah Bali jangan terlalu reaktif terhadap persoalan itu.

"Pemerintah jangan terlalu reaktif terhadap perilaku turis yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum di Bali. Karena, sikap reaktif pemerintah itu pasti akan diikuti oleh masyarakat," kata Gede dalam perbincangan dengan detikTravel, Minggu (7/5/2023).

Dia menyarankan agar masalah itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang, alih-alih melakukan tindakan main hakim sendiri.

"Maksudnya, apabila yang melanggar orang, jika beliau melakukan pelanggaran hukum, maka lakukanlah penindakan hukum, serahkan kepada pihak berwenang. Jadi, masyarakat juga jangan bersikap terlalu reaktif dengan main hakim sendiri, jadi serahkan lah kepada proses hukum, sehingga penegakan hukum kepada turis yang bermasalah betul-betul terjadi dan terukur," kata dia.

Dia mengisahkan bahwa Bali dulu memiliki citra sebagai destinasi favorit, namun belakangan banyak sekali informasi negatif tentang Bali. Dia khawatir akan berpengaruh terhadap citra Bali sebagai salah satu destinasi favorit bagi masyarakat Internasional.

"Kalau penegakan hukum terukur, maka respon dunia terhadap bali jadi positif. 'Oh kalau ada turis yang melanggar, dia akan terkena proses hukum yang benar'," katanya.

"Tapi kalau kita terlalu reaktif dan tidak melakukan penegakan hukum, justru jika main hakim sendiri, maka persepsi dunia jadi akan berbeda. 'Oh sekarang kita di bali tidak aman dan nyaman lagi akibat ketidaktahuan, ketidakpahaman kultur di Bali. Jangan-jangan nanti kita langsung dihukum oleh masyarakat langsung". Jadi proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan terukur," dia menambahkan.

Baginya, kebijakan publik juga tidak bisa dibuat dan ditentukan secara tergesa-gesa, perlu melalui langkah yang komprehensif dan analisis yang mendalam. Hal tersebut karena ia menganggap bahwa permasalahan yang terjadi saat ini disebabkan oleh segelintir turis bermasalah, maka kebijakan yang diambil harusnya tidak mengorbankan turis secara umum.

"Sebetulnya dalam membuat kebijakan publik di dalam pariwisata mesti komprehensif ya, bagaimana melihat daya dukung bali, SDM-nya, akomodasinya, dunia global dalam industri pariwisata, harus benar-benar terencana dengan baik dan terstruktur, tidak bisa reaktif dan tergesa-gesa," kata dia.

"Misalnya ada turis yang melanggar, jadi person-nya saja, jumlah turis yang melanggar kan sedikit tuh dibanding jumlah turis yang tidak, jangan sampai membakar lumbungnya, padahal yang bermasalah tikus saja misalnya," ia menambahkan.

Bali daerah yang sangat bergantung terhadap pariwisata, mengalami hantaman cukup parah akibat pandemi Covid-19, pembatasan wisatawan berkunjung, membuat Bali sempat sepi. Menurutnya, sebelum beranjak memperhatikan aspek quality tourism, ada baiknya untuk saat ini pemerintah berfokus kepada memulihkan ekonomi dan pariwisata Bali terlebih dulu.

"Pulihkan Bali dulu, baru nanti setelah pulih sambil jalan barulah kita memikirkan bagaimana desain pariwisata bali di masa depan. Baik itu quality tourism, itu seperti apa yang kita butuhkan? Apakah hanya dengan membatasi jumlah wisatawan, saya pikir tidak dengan cara seperti itu, tapi dengan cara-cara terukur," kata dia.