Megawati Minta Koster Serius Tangani Bule Nakal di Bali, Ajak Walkot-Bupati

Gubernur Bali Wayan Koster diminta untuk lebih serius menangani bule nakal di Pulau Dewata oleh mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Begitu pula semua bupati dan wali kota di Bali.

Di dalam undangan tertulis rapat tersebut akan digelar Rabu (31/5/2023) di kantor Gubernur Bali. Semua bupati dan wali kota wajib hadir langsung tanpa diwakilkan.

"Khusus kepada wali kota/bupati se-Bali, saya perlu menyampaikan bahwa Presiden RI ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri menegaskan saudara wajib hadir mewakilkan. Saya diperintah untuk melapor bagi saudara yang tidak hadir kepada beliau," tulis Koster dalam surat undangan tersebut seperti dikutip dari detikBali, Selasa (30/5/2023).

Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun, kepada detikBali, membenarkan adanya surat tersebut. Undangan tersebut adalah bentuk keprihatinan Megawati atas ulah nakal para turis di Bali.

"Waktu Bu Mega (ke Bali) di acara 100 tahun (forum bertajuk 100 Tahun Bali Era Baru). Beliau merasa gemas dengan perilaku (kenakalan turis asing). Nah, akhirnya pak gubernur membuat (undangan) itu," kata Tjok Bagus.

Tjok Bagus mengatakan rapat tersebut akan membahas soal perbaikan tata kelola wisata di Bali. Tata kelola tersebut meliputi aturan Do's and Don'ts dan imbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan memviralkan kenakalan turis asing belakangan ini.

Awal Mei lalu, Megawati sudah menyampaikan keresahan terhadap ulah turis asing nakal di Bali. Kala itu, Megawati membandingkan Bali dengan Singapura. Wisatawan yang datang ke Singapura umumnya mengikuti aturan, bahkan termasuk membuang sampah.

Megawati khawatir suatu saat nanti Bali kehilangan budaya dan kearifan lokal jika masalah itu tidak segera ditangani. Dia juga tidak ingin ada efek domino terhadap kesejahteraan warga lokal.

Selain itu, Megawati juga meminta Koster membahas soal upaya pembatasan investasi dan pembangunan properti seperti hotel dan penginapan. Sebab, membangun hotel atau penginapan memang butuh izin secara administrasi dan birokrasi yang cukup merepotkan.

"Artinya, tata kelola kepariwisataan itu. Biar lebih rapi semua (pariwisata di Bali). Momentum ini kan supaya ekosistem pariwisata di Bali tertata lebih baik," kata Tjok Bagus.

***

Artikel ini juga tayang di detikBali. Selengkapnya klik di sini.

Video: Gubernur Bali Bikin Kebijakan Baru, Pengusaha-Driver Harus KTP Bali

Video: Gubernur Bali Bikin Kebijakan Baru, Pengusaha-Driver Harus KTP Bali