Pelaku Seni Budaya Lebak Minta Pemda Lebih Peduli Isu Kebudayaan

Sejumlah pelaku seni dan budaya di Kabupaten Lebak, Banten meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan isu kebudayaan.

Hal ini disampaikan lewat diskusi bertema reposisi seni, anggaran, dan kebijakan. Diskusi dilaksanakan di Amphitheater Guriang Tujuh Indonesia, Kecamatan Warunggunung, Lebak pada Kamis (28/12) kemarin.

Acara diskusi menghadirkan dua dari empat pembicara yang diundang. Pembicaraan yang hadir adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lebak Imam Rismahayadin dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah VIII Lita Rahmiati.

Sedangkan, dua pembicara lainnya yaitu PJ Bupati Lebak Iwan Kurniawan dan Ketua DPRD Lebak Agil Zulfikar tidak hadir.

Direktur Guriang Tujuh Indonesia Dede Abdul Majid mengatakan, regulasi dan kebijakan masih menjadi keresahan para pelaku seni dan budaya di Lebak. Menurutnya, pemerintah belum sepenuhnya menaruh perhatian pada isu kebudayaan.

"Regulasi dan anggaran belum berpihak pada persoalan kebudayaan. Padahal, kebudayaan menjadi dasar kehidupan. Diskusi ini mencoba merumuskan persoalan agar di 2024 ekosistem kebudayaan bisa dibangun lebih baik," kata Majid kepada detikcom.

Majid membenarkan bahwa Kabupaten Lebak sudah punya Peraturan Bupati Lebak nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, penerapan regulasi ini dinilai belum maksimal.

"Kalau itu menjadi dasar yang hari ini kita pakai, sosialisasi dari regulasi itu saya kira belum maksimal. Saya sendiri nggak tahu ada regulasi dan bagaimana fungsi dan penerapannya," tuturnya.

Dari diskusi ini, lanjut Majid, pelaku seni dan budaya merumuskan empat poin yang harus dilakukan pemerintah, di antaranya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pelaku seni dan budaya menuntut pemerintah hadir ketika terjadi persoalan seperti penolakan atau ancaman.

Pelaku seni dan budaya juga menurut agar dilibatkan ketika merancang program kerja. Mereka juga meminta pemerintah mengaktifkan kantong kesenian sehingga lingkungan di sekitar ikut berdampak secara ekonomi atau dampak baik lainnya.

"Pelaku kesenian tidak lantas selalu diberi uang, bantuan, tidak juga. Lewat aktivasi kantong kesenian eksistensi kawan-kawan dalam berkarya dan diapresiasi bisa berdampak pada perekonomian di sekitarnya," jelasnya.

"Pemerintah bisa juga memberikan jejaring karena sumber pendanaan tidak cuma tersentral di pemerintah tapi ada juga dari CSR, platform di luar negeri atau nasional, saya kira ini harus disebarkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Majid berharap hasil diskusi ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sehingga aktivitas kebudayaan bisa terus berjalan dan memberi dampak pada kehidupan.

"PJ Bupati memberi kabar kalau beliau tidak bisa hadir, yang saya sesalkan ketua DPRD Lebak yang awalnya menyanggupi hadir tapi pas pelaksanaan tidak ada kabar terkait ketidakhadiran. Padahal kita menunggu itu, karena ini berbicara ruang kebijakan. Saya sangat menyesalkan, saya kira ini sebuah penghianatan pada kepercayaan. Terlepas dari itu, saya harap pemangku kebijakan yang hadir bisa membawa hasil diskusi ini dan merealisasikannya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Lebak Imam Rismahayadin mengaku akan mengakomodir hasil diskusi. Dia juga menyanggupi pertemuan lanjutan untuk membahas aksi dari hasil diskusi.

"Nanti kan ada pertemuan selanjutnya membahas aksi, temen-temen pelaku seni budaya mengerjakan apa dan kami di pemerintah melakukan apa. Yah kami terbuka dengan masukan teman-teman," kata Imam.

Senada, Kepala BPK wilayah VIII Lita Rahmiati juga menyambut baik rekomendasi dari pelaku seni dan budaya. Dia juga ingin eksistensi kebudayaan di Banten bisa terus berkembang.

"Banten itu tidak melulu soal debus, di Lebak misalnya banyak kasepuhan, masyarakat adat yang tradisinya luar biasa. Kebudayaan ini bisa kita gali bersama dengan para pelakunya," ujar Lita.

Mengenal Kesenian Burdah di Desa Pegayaman Bali

Mengenal Kesenian Burdah di Desa Pegayaman Bali