Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan tak ada kenaikan pajak hiburan yang belakangan jadi polemik.
"Sudah end of story. Jadi, Alhamdulillah berkat masukan daripada seluruh pelaku kepentingan, Bapak Presiden sudah memberikan arahan dan tidak ada kenaikan dari segi pajak hiburan," ujar Sandiaga Uno saat ditemui di Badung, Bali, Selasa (30/1/2024) malam.
Menurut Sandiaga, berdasarkan arahan tersebut, pemerintah daerah bisa menerapkan kebijakan sendiri, dari insentif hingga penghapusan, sehingga pelaku usaha hiburan tidak terbebani.
"Jadi, polanya sekarang sudah berhasil disampaikan ke pemerintah daerah untuk memberikan insentif, pengurangan, pengecualian dan penghapusan agar angka 40 persen yang dirasakan berat itu dikembalikan ke angka sebelumnya di 2023," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Penjabat Gubernur (Pj) Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk membahas pajak hiburan. Hasilnya, penerapan kenaikan pajak tersebut ditunda untuk sementara waktu.
"Ya memang kemarin saya justru sudah dengar itu dan saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu, termasuk Pak Gubernur Bali dan sebagainya, jadi kami mau tunda dulu saja pelaksanaannya," kata Luhut melalui video yang diunggah melalui akun Instagramnya, Rabu (17/1/2024).
Luhut menyebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tersebut bukan berasal dari pemerintah. Namun, berasal dari Komisi XI DPR.
Untuk itu, dia telah memutuskan untuk mengevaluasi dan melakukan judicial review atau hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
------
Artikel ini telah naik di detikBali.
Simak Video "Video: Kata Pramono soal 21 Olahraga Kena Pajak Hiburan, Kecuali Golf"
(wsw/wsw)