Jokowi Siapkan 3 Kementerian Hadapi Gugatan Pajak Hiburan di MK

Presiden Jokowi sudah menyiapkan 3 kementerian sekaligus untuk menghadapi gugatan para pengusaha soal pajak hiburan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menunjuk tiga kementerian sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan tersebut.

"Sekarang sudah ada surat kuasa dari Presiden (Jokowi) atas nama pemerintah Indonesia. Ada tiga kementerian yang akan menghadapi gugatan di MK, Kementerian Keuangan, Kemenkum HAM dan Kemenparekraf," kata Sandiaga saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Sandiaga menambahkan, saat ini pemerintah terus mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) bisa memanfaatkan kewenangan untuk memberikan insentif pajak sebagai bentuk keringanan bagi para pengusaha. Ini selaras dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai petunjuk bagi kepala daerah untuk memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha hiburan.

"Kita sudah mengambil keputusan bahwa Pemda diarahkan untuk memberikan insentif supaya tidak ada beban yang dirasakan berat dan pengusaha," tutur Sandiaga.

Seperti diketahui, sejumlah daerah telah memanfaatkan Surat Edaran tersebut dan menerapkan keringanan pajak hiburan untuk para pengusaha di daerahnya.

"Beberapa daerah seperti di Bali, Labuan Bajo sudah melakukan penyesuaian. Banyak Pemda yang sudah melakukan penyesuaian," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI akan mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) mengenai pajak hiburan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari Rabu (7/1) ini.

Langkah ini dilakukan menyusul kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau pajak hiburan menjadi 40-75%. PBJT 40-75% berlaku untuk jasa hiburan atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan baru ini menuai protes dari para pelaku usaha, termasuk penyanyi dangdut Inul Daratista hingga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Video: Kata Pramono soal 21 Olahraga Kena Pajak Hiburan, Kecuali Golf

Video: Kata Pramono soal 21 Olahraga Kena Pajak Hiburan, Kecuali Golf