Sah! Desa Penglipuran Larang Penerbangan Drone

Mulai Februari 2024, pengelola Desa Penglipuran resmi melarang wisatawan untuk menerbangkan drone di area desa. Keselamatan menjadi alasan utama.

I Wayan Sumiarsa, ketua pengelola Desa Penglipuran, menuturkan larangan menerbangkan drone di Desa Penglipuran merupakan kebijakan yang diambil oleh pengelola desa.

Sebelum membuat kebijakan ini, Wayan Sumiarsa dan tim telah terlebih dahulu mengadakan evaluasi selama wisatawan diizinkan menerbangkan drone. Berdasarkan beberapa pertimbangan akhirnya disahkan pelarangan penerbangan drone di Desa Penglipuran.

Wayan Sumiarsa menyebut terdapat beberapa alasan yang mendasari munculnya kebijakan ini. Namun, alasan utamanya adalah demi keselamatan atau safety dari pengunjung dan masyarakat lokal.

"Dari Februari 2024 ini penerbangan drone sudah tidak diperbolehkan. Adapun pertimbangannya yaitu masalah safety atau keselamatan. Baik keselamatan wisatawan maupun masyarakat lokal," kata Sumiarsa yang dihubungi detikTravel, Senin (4/3/2024).

Alasan kedua adalah sistem kontroling penerbangan drone, terutama ketika diterbangkan oleh orang yang belum profesional. Menurut Wayan Sumiarsa, ketika drone itu jatuh, itu bisa membahayakan wisatawan, warga lokal, tempat suci, dan rumah warga lokal.

Ya, sebelumnya kendati wisatawan yang menerbangkan drone sudah dikenakan biaya sebesar Rp 150 ribu, namun dampak yang ditimbulkan ketika terjadi kecelakaan drone belum tercover dari biaya tersebut.

"Walaupun dulu wisatawan dikenakan biaya Rp 150 ribu untuk menerbangkan drone. Tapi dari apa yang dibayarkan itu belum termasuk asuransi bila ada kecelakaan. Terlebih kalau jatuh dan mengenai area tempat suci dan rumah warga," kata dia.

Meskipun belum ada keresahan dari warga lokal, kebijakan itu menjadi langkah antisipasi dari pihak pengelola terhadap dampak negatif yang ditimbulkan ke depannya.

"Tidak ada keluhan dari masyarakat. Namun kami dari pihak pengelola menyadari dampak dari drone ini. Terutama saat ada upacara keagamaan dan drone dengan leluasa terbang bebas di atas tempat ibadah. Jadi kita tidak bisa menjalankan kegiatan ibadah dengan khusyuk," ujar dia.

Saat ini, pengelola Desa Penglipuran sedang gencar dalam melakukan sosialisasi terkait larangan penerbangan drone ini. Baik di media sosial, loket ticketing, stiker do/don'ts, dan melalui loudspeaker front office.

Sudah berjalan selama satu bulan sejak Februari 2024, Sumiarsa menyebut sudah mulai timbul polemik dari kebijakan ini. Namun, pengelola desa selalu memberikan pemahaman kepada wisatawan tentang alasan di balik larangan ini.

"Sudah tentu ada pro dan kontra. Tetapi kita selalu memberikan pengertian kepada pengunjung. Keinginan kita agar Desa Penglipuran bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada seluruh wisatawan. Syukurnya pengunjung bisa mengerti," katanya.

Dalam menerapkan kebijakan, pihak pengelola sudah mempertimbangkan beberapa pengecualian bagi penerbangan drone di Desa Penglipuran. Bagi beberapa pihak yang ingin menerbangkan drone dengan peruntukan yang jelas dan disertai dengan surat resmi, pihak pengelola masih mengizinkan penerbangan drone dilakukan.

Belum ada sanksi pasti dari kebijakan larangan penerbangan drone. Namun, pengelola desa akan selalu berdiskusi dengan desa adat terkait sanksi yang sekiranya bisa diterapkan untuk mempertegas kebijakan itu.

Menikmati Floating Breakfast yang Lezat di Kolam Renang Villa Ubud Bali

Menikmati Floating Breakfast yang Lezat di Kolam Renang Villa Ubud Bali