Harga Tiket Pesawat Masih Selangit, Sejauh Apa Kinerja Satgas?

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama jajaran kementerian yang dinaungi melakukan rapat terbatas membahas program Quick Win hari ini, Termasuk membahas harga tiket pesawat.

Harga tiket pesawat yang disorot itu adalah harga tiket penerbangan domestik. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji membuat harga tiket penerbangan domestik lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif," kata Airlangga di Hotel Four Season, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Persoalan harga tinggi tiket pesawat domestik itu diwariskan sejak kabinet Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin. Saat itu dibentuk satuan tugas atau satgas yang berfokus mengevaluasi persoalan tiket pesawat tersebut. Satgas penurunan tiket pesawat terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya. Satgas itu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Setelah kabinet berganti, harga tiket penerbangan domestik masih tinggi. Seiring pergantian presiden, nomenklatur kementerian juga tidak lagi sama. Dan, mempengaruhi komposisi satgas tiket pesawat. Setelah Kemenkomarves dihapus, kini kementerian baru, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, akan bergabung dalam satgas tersebut. Kementerian itu dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jadi yang pertama terkait dengan satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tadi saya sudah sebut mengenai tarif penerbangan domestik. Nah tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam satgas yaitu (Kementerian) Perhubungan dan juga Pertamina," kata dia.

Tanggapan Menpar Widiyanti

Menteri Pariwisata, Widiyanti, tidak lama setelah dilantik menyatakan untuk mengupayakan penurunan harga tiket pesawat domestik. Termasuk mengupayakan penurunan harga tiket pesawat sebelum Libur Natal dan Tahun Baru 2024.

"Diusahakan ya, diusahakan semaksimal mungkin," kata Widiyanti.

Rapat koordinasi program Quick Win dengan lintas kementerian itu menghasilkan beberapa catatan pembahasan, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketenagakerjaan, tentang UMKM yakni RPP hapus buku dan hapus tagih dari bank dan lembaga hingga sektor pariwisata.

Nantinya hasil rapat tersebut disampaikan ke Presiden Prabowo untuk langkah tanggap selanjutnya.

Video: Dirut Garuda Ungkap 3 Faktor Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Video: Dirut Garuda Ungkap 3 Faktor Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal