Check-in Hotel di Spanyol Bisa Lebih Lama dari Biasanya

Traveler yang datang ke Spanyol akan dimintai lebih banyak dokumen mulai awal pekan ini. Kebijakan itu diatur dalam Undag-Undang yang mewajibkan pemilik hotel dan perusahaan penyewaan mobil untuk mengirimkan informasi pribadi tentang pelanggan mereka kepada pemerintah.

Mengutip BBC, Jumat (6/12/2024), peraturan yang juga berlaku untuk properti sewaan dan tempat perkemahan, diberlakukan demi alasan keamanan nasional. Tetapi para ahli pariwisata telah menyuarakan masalah privasi dan memperingatkan bahwa hal ini dapat mengakibatkan penundaan di meja check-in.

Data yang diperlukan akan mencakup rincian paspor, alamat rumah, dan metode pembayaran untuk mereka yang berusia di atas 14 tahun. Data tersebut akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Konfederasi Pelaku Usaha Perhotelan dan Akomodasi Turis Spanyol (CEHAT) mengatakan bahwa mereka prihatin dengan dampaknya terhadap bisnis para anggotanya dan sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk menentang aturan tersebut.

Spanyol adalah destinasi terpopuler kedua bagi wisatawan di Eropa dengan lebih dari 82 juta pengunjung pada tahun 2023. Sebanyak 17 juta traveler berasal dari Inggris.

Tanggal dimulainya peraturan baru ini, yang secara resmi dikenal sebagai Keputusan Kerajaan 933/2021, telah diundur dari 1 Oktober menjadi 2 Desember, untuk memberikan lebih banyak waktu bagi industri ini untuk bersiap-siap.

Baik turis maupun penduduk Spanyol akan diwajibkan untuk memberikan informasi, yang juga akan menyertakan nomor telepon, alamat email, dan jumlah pelancong.

Bisnis harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, melaporkan data yang dikumpulkan setiap hari dan menyimpan catatan digital informasi tersebut selama tiga tahun dan menghadapi denda antara €100 dan €30.000 jika terjadi pelanggaran.

Sementara itu, Airbnb telah mengatakan kepada para pemilik properti yang menyewakan akomodasi melalui situs webnya bahwa mereka harus terdaftar di pemerintah Spanyol dan mengumpulkan data dari para pelanggannya.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa peraturan tersebut "dibenarkan demi kepentingan umum demi keamanan warga negara dari ancaman terorisme dan pelanggaran serius lainnya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kriminal".