Masalah sampah di Bali diharapkan akan mulai terurai dengan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), tapi PSEL bukan solusi tunggal.
Diresmikannya PSEL pertama di Indonesia yang berlokasi di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali pada Rabu (8/7) menandai babak baru penanganan krisis sampah di Bali.
Krisis sampah di Bali sendiri telah berkembang menjadi isu yang menyentuh lingkungan, kesehatan, kenyamanan warga, hingga menyentuh citra pariwisata Bali di mata dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Guru Besar Institut Mpu Kuturan Bali, Prof. Dr. Kadek Aria Prima Dewi PF, kehadiran PSEL itu perlu dibaca sebagai peluang, namun bukan jadi solusi satu-satunya.
"PSEL adalah ikhtiar baru yang perlu diuji dan diawasi lewat pelaksanaannya, bukan jalan pintas yang membuat kewajiban memilah sampah dari rumah jadi tidak relevan lagi. Justru sebaliknya semakin canggih fasilitas di hilir, semakin penting perilaku memilah di hulu," ujar Kadek Aria seperti dikutip Kamis (9/7/2026).
Baca juga: Duh, Sampah di Bali Disorot Media Asing |
Akademisi yang juga aktif sebagai penggerak edukasi lingkungan berbasis komunitas ini menilai kunci keberhasilan penanganan sampah di Bali tidak hanya dari PSEL saja, namun juga terletak pada penguatan penanganan sampah di masyarakat dari hulu hingga hilir.
Sebenarnya, upaya penanganan sampah di Bali dalam beberapa tahun terakhir sudah dilakukan oleh masyarakat, komunitas lingkungan, desa adat, sekolah, dan pelaku usaha. Mereka telah menjalankan berbagai inisiatif pengurangan sampah dari sumber, seperti pemilahan rumah tangga, pengolahan organik, hingga bank sampah.
Namun skala persoalan sampah di Bali menunjukkan inisiatif warga saja tidak cukup untuk menanggung seluruh beban. Dibutuhkan dukungan kebijakan, infrastruktur, pembiayaan berkelanjutan, dan koordinasi lintas pihak yang lebih rapi.
Menurut Kadek Aria, hadirnya PSEL harus diposisikan sebagai instrumen tambahan untuk menangani sampah yang tidak selesai lewat pengurangan, guna ulang, daur ulang, dan pengolahan organik di level masyarakat.
"Masyarakat harus memahami PSEL sebagai bagian dari sistem yang tetap membutuhkan peran mereka di hulu, kepercayaan dan partisipasi akan jauh lebih terbuka," kata Kadek Aria.
Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi dan informasi mengenai standar lingkungan, target pengolahan, dan mekanisme pengawasannya agar publik memiliki ruang mengawal, tidak hanya sekadar menerima proyek PSEL yang sudah jadi.
"Yang dibutuhkan Bali adalah harapan yang realistis. PSEL boleh diberi kesempatan sebagai langkah baru, tapi kesempatan itu harus disertai transparansi, pengawasan berkala, dan pelibatan masyarakat secara nyata," jelas Kadek Aria.
Dia berharap, ke depan kehadiran PSEL tidak melemahkan budaya memilah sampah dari rumah, pengurangan plastik sekali pakai, penguatan bank sampah, dan ekonomi sirkular yang sudah tumbuh di masyarakat Bali.
"PSEL semestinya melengkapi upaya tersebut, bukan menggantikannya," tutup dia.












































Komentar Terbanyak
Jokowi Klaim Tak Tahu Ada Ritual Injak Kepala Kerbau, PDIP Tidak Percaya
Provinsi Jawa Barat Mau Ganti Nama Jadi Sunda, Budayawan Cirebon Tanya Urgensinya Apa?
Kasihan! Tapir yang Viral di Lampung Disembelih Warga, Dimasak Jadi Rica-rica