Kades Baduy Angkat Bicara soal Isu Penutupan Baduy dari Wisata

Kepala Desa Kanekes atau kepala desa Baduy untuk urusan pemerintahan, Jaro Saija, membantah adanya usulan penutupan pariwisata di Baduy.

Ia sendiri mengaku tidak diajak bicara atas usulan itu yang disampaikan di surat permohonan ke Presiden Joko Widodo. Permohonan itu juga termasuk belum disampaikan ke pimpinan adat tertinggi atau puun.

"Belum dimusyawarahkan jaro tangtu, puun, kepala desa. Harusnya kan musyawarah dulu mana yang bagusnya, harusnya seperti itu," kata Saija saat dihubungi wartawan di Lebak, Banten, Senin (6/7/2020).

Baduy sendiri memang sementara ditutup akibat adanya pandemi COVID-19. Memang 3 bulan lalu Baduy ditutup selama ada tradisi Kawalu. Selain itu, saat pandemi tidak oleh ada pengunjung dan meskipun ada yang datang harus membawa surat sehat. "Kalau yang bicara menutup seba (kunjungan) atau pariwisata, saya mah nggak tahu. Nggak ngomong sama yang lain, saya nggak," katanya.

Usulan penutupan itu, katanya juga mestinya dikomunikasikan dengan Dinas Pariwisata Lebak ataupun Pemprov Banten. Justru ada yang dirugikan jika pariwisata di sana ditutup. Ia juga tidak tahu bagaimana proses usulan penutupan pariwisata dibahas. "Nggak (musyawarah). Itu nggak tahu bicaranya di mana. Saya tahu lihat berita itu yang tadi banyak yang nggak bener saya rasakan. Soalnya Itu bicaranya ada yang dirugikan, nanti kalau itu ketakutan saya dijelekkan, dirugikan," katanya.

Saija menambahkan, Baduy memang sejak lama tidak setuju jika daerahnya jadi wisata pariwisata apalagi harus mengubah adat istiadat. Namun karena adat istiadat masih dipertahankan, maka wisatawan masih tetap bisa berkunjung. Adapun atas usulan pariwisata ditutup permanen, pihaknya akan musyawarah dengan lembaga adat.

Sebelumnya Lembaga Adat Baduy dalam pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu siang (4/7) membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Surat tersebut berisi tentang permohonan pelestarian tatanan nilai adat Baduy, agar wilayah Baduy bisa dihapuskan dari kawasan peta wisata. Selain itu masyarakat Baduy meminta agar pemerintah bisa membantu menghapus citra satelit yang ada pada mesin pencarian Google atau menjadi restricted area, pun menghapus dan menjaga foto-foto mengenai beberapa daerah adat yang terdapat di wilayah Baduy.

Jaro Saidi, salah satu Pemangku Adat di Baduy mengatakan bahwa kehidupan masyarakat Baduy mulai terusik akibat masifnya eksploitasi wilayah Baduy yang tersebar di media sosial.

"Ketenangan mereka terusik karena foto-foto kawasan Baduy yang menggambarkan aktivitas sehari-hari mereka sudah tersebar di internet, bahkan orang orang bisa dengan mudah mencari informasi tentang Baduy di internet," ungkap Jaro Saidi disela pertemuan tersebut seperti diutarakan oleh Heru Nugroho, perwakilan dari tim luar Baduy yang diberi mandat memberikan surat kepada Jokowi.

Video: Mengulik Filosofi Rumah Adat Baduy

Video: Mengulik Filosofi Rumah Adat Baduy