Pengakuan Juragan Tanah Soal Kepemilikan Pantai Anyer

Serang - Juragan tanah yang memiliki pantai di Anyer angkat bicara. Menurutnya, cukup sulit untuk memungkinkan pantai Anyer dibuka gratis untuk umum.

Pemilik pantai Pasir Putih Sirih, biasa disapa Haji Rohani mengatakan wisata Anyer tak memungkinkan dibuka untuk umum dan gratis. Begitu pun jika ada wacana membuat wisata pantai Anyer seperti Bali dengan akses pantai terbuka.

Alasanya, kepemilikan akses menuju pantai Anyer sudah dikuasi oleh perhotelan dan milik pribadi-pribadi. Bahkan ada yang menggunakan skema sewa tanah hanya untuk mengelola pantai Anyer.

Rohani termasuk juragan tanah di kawasan Anyer sampai ke Cinangka. Ia mengaku menjadi penjual tanah 13 hektar di pinggir pantai ke salah satu perhotelan besar di sana. Juga menjual tanah di daerah Teneng ke sebuah perusahaan.

"Saya jual ke Marbella 13 hektar jaman 5 ribu per meter, terus Teneng ke PT Florida. Saya jual juga punya istri, punya mertua," kata Rohani kepada detikTravel, Serang, Banten, Rabu (5/12/2018).

Ia menceritakan, investor masuk membeli akses ke pesisir Anyer di dekade 70-80an. Mereka juga mendapatkan izin mendirikan bangunan di sempadan pantai dari pemerintah waktu itu. Namun, belakangan muncul larangan pendirian bangunan pada baru-baru ini. Karena ada aturan itu, makanya ia gagal mendirikan bangunan di pantai Pasir Putih miliknya.

Selain di Anyer, Rohani mengaku juga memiliki pantai di kawasan Cigeulis, Pandeglang. Karena ada aturan sempadan pantai, di sana ia juga tak bisa mendirikan bangunan untuk pengembangan wisata miliknya. Soal bukti kepemilikan lahan di sana, semua dilengkapi sertifikat.

"Saya juga punya sertifikat di Cigeulis, itu nggak bisa dibangun karena sempadan pantai. Saya juga punya di situ, punya banyak," paparnya.

BACA JUGA: Untung Rp 800 Juta Pertahun, Pemilik Ogah Gratiskan Pantai Anyer

Rohani menceritakan, di kawasan Anyer memang tak ada kepemilikan lahan atau wisata yang dikelola oleh Pemprov Banten atau Pemda Serang. Ia juga enggan jika ada dorongan dari pemerintah untuk membuka akses pantai gratis untuk masyarakat.

"Terus kami penghasilannya dari mana. Kami bebas pantai mah. Tapi masuknya punya saya. Nggak akan sama dengan Bali, kecuali pemerintah beli," kata Rohani yang mengaku meraup Rp 800 juta per tahun dari pengeloan wisata miliknya.

(sna/krn)