Pembangunan Sempadan Pantai Anyer Terjadi Sejak Banten Dikelola Jabar

Serang - Pendirian bangunan di sempadan pantai Anyer disebut diakibatkan perizinan yang dikeluarkan Pemprov Jabar. Ini sebelum Banten jadi provinsi tersendiri.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pelanggaran sempadan pantai di Anyer diakibatkan perizinan yang dikeluarkan Pemprov Jabar sebelum Banten jadi provinsi tersendiri. Termasuk soal penguasan lahan di sana yang kemudian dijual-belikan kepada perorangan dan swasta.

Atas masalah ini, menurutnya akan ada evaluasi menyeluruh terkait izin mendirikan bangunan di sana. Pemprov bersama DPRD juga sedang menggodok Perda mengenai zonasi wilayah pesisir dan pengelolaan pulau-pulau kecil.

"Karena SKnya (surat keputusan) zaman Jabar. Kalau perda selesai, kita akan adakan evaluasi. Jangan sampai keluhan masyarakat datang ke situ (Anyer) tidak terlayani dengan baik," kata Wahidin Halim kepada wartawan di Kasemen, Kota Serang, Rabu (5/12/2018).

Jika Perda diberlakukan, Wahidin menuturkan juga akan ada evaluasi terkait perizinan mendirikan bangunan (IMB) di kawasan Anyer. IMB yang diberikan sebelum Banten berdiri, itu pun bisa dibatalkan. Apalagi, bagi bangunan yang melanggar sempadan pantai.

"Kalau melanggar garis sempadan, saya nggak segan-segan untuk membongkar. Kan bisa dibatalkan IMB itu. Ini kan buat kepentingan umum, boleh dibangun tapi jangan menguasasi akses," tegasnya.

Dalam waktu dekat menurutnya, publik termasuk pemangku kepentingan di wilayah sana akan dimintai pendapatnya. Pantai dan pesisir, ia tegaskan tidak boleh dikuasi untuk kepentingan pribadi, kelompok apalagi menutupi akses nelayan dan publik menikmati laut.

"Masih dalam proses, nanti dimintai pendapat termasuk bupati," ujarnya. (sna/krn)