Pelaku Wisata: Kami Tak Pernah Ganggu Habitat Komodo

Labuan Bajo - Rencana penutupan Taman Nasional (TN) Komodo jadi kontroversi. Dinilai bisa mematikan pariwisata, padahal pariwisata tidak pernah merusak habitat komodo.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat rencananya akan menutup Taman Nasional Komodo selama 1 tahun. Didasari oleh kondisi habitat komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores itu sudah semakin berkurang serta kondisi tubuh komodo yang kecil sebagai dampak dari berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo. Soal berkurangnya rusa, salah satu sebabnya karena perburuan ilegal.

BACA JUGA: Taman Nasional Komodo Mau Ditutup, Pelaku Wisata Protes

Jika harus ditutup, para pelaku wisata protes keras. Muhammad Taher, seorang pelaku wisata dari Vidi Liveaboard di Labuan Bajo angkat bicara. Menurutnya, penutupan TN Komodo akan mematikan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Sebab, pariwisata sudah merupakan salah satu mata pencaharian utama dan pariwisata tidak pernah menganggu habitat komodo.

"Kami (pelaku wisata) dan kegiatan pariwisata tidak pernah menganggu habitat komodo. Kami tahu komodo dilindungi pemerintah, juga dunia," katanya kepada detikTravel, Rabu (23/1/2019).

Komodo yang berada di Taman Nasional Komodo (Afif Farhan/detikTravel)

Taher melanjutkan, tidak semua wilayah di TN Komodo bisa dimasuki wisatawan. Terdapat zona-zonanya, seperti wisatawan hanya bisa melihat komodo di Loh Buaya (Pulau Komodo) dan Loh Liang (Pulau Rinca).

"Taman Nasional Komodo itu sangat luas lho, tidak semua wilayah yang jadi habitat komodo bisa kita masuki. Aturannya selama ini sudah jelas dan kami mengikutinya," terangnya.

"Saya rasa pun pihak taman nasional sudah bekerja dengan baik untuk menjaga habitat komodo. Kalau tentang perburuan rusa ilegal, berarti soal keamanannya dong yang lebih dibenahi," tambah Taher.

BACA JUGA: Dear Gubernur Viktor, Ini Masukan Kadispar NTT Soal Penutupan TN Komodo

Taher berharap, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemprov NTT bisa duduk bareng. Stakeholder pariwisata juga baiknya turut serta, agar kontroversi rencana penutupan TN Komodo tidak berlarut-larut. (bnl/aff)