Mataram - Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah dikenal sebagai destinasi wisata halal. Wacana Pemprov NTB yang mengusulkan brand wisata medis menuai tanggapan.

Wisata halal sudah menjadi predikat dan prestasi yang cukup melekat pada daerah NTB, khususnya Lombok. Adanya usulan untuk mengubah imej wisata halal itu mejadi wisata medis mencuat dalam pandangan umum Fraksi PDI-P di saat rapat paripurna DPRD NTB terhadap 4 buah rancangan Perda prakarsa eksekutif.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan saat dikonfirmasi detikTravel mengaku bahwa medical tourism itu tak masuk dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kondisi Gili Trawangan terkini Foto: Harianto Nukman/detikTravel

"Saya kebetulan saat ini tidak masuk pansus RPJMD. Kalau di Ranwal RPJMD yang kita sepakati bulan Desember 2018 belum ada program itu," kata Johan Rosihan melalui pesan singkat di Lombok, Rabu (27/2/2019).

Dia mengatakan program medical tourism itu sebagai alasan untuk menempatkan dr Syamsul Hidayat menjadi Sekretaris di Dinas Pariwisata NTB.

"Waktu itu kan sempat kritik hal itu, tapi Pak Sekda langsung jawab dengan istilah Medical Tourism," ungkap Johan.

Terkait kesiapan daerah jika medical tourism itu jadi dilaksanakan, Johan justru menyatakan infrastruktur dan sumberdaya yang ada di daerah belum cukup memadai untuk menunjang program tersebut.

"Saya belum menemukan alasan yang kuat untuk itu, rumah sakit belum representatif, pelayanan belum maksimal, sistem antre belum bagus, dokter masih kurang," pungkasnya.


(sna/fay)