Kartu Pra Kerja menjadi salah satu cara pemerintah menyelamatkan para pelaku industri pariwisata terdampak COVID-19. Berikut kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
Program Kartu Pra Kerja yang digagas oleh pemerintah kian menuai kritik terkait proses pelaksanaannya di lapangan. Tak sedikit pelaku pariwisata yang meragukan efektivitas dari salah satu program andalan pemerintah ini.
Diketahui, program tersebut menyasar sekitar 5,6 juta anggota masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Menurut situs Kementerian Tenaga Kerja, para peserta program Kartu Pra Kerja akan mendapat pelatihan online dari Mitra Platform Digital Resmi beserta insentif berupa uang tunai dengan total uang senilai Rp 3.550.000.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fakta di lapangan, tak sedikit pelaku industri pariwisata terdampak COVID-19 yang mencoba melakukan pendaftaran Kartu Pra Kerja. Ada yang berhasil, tak sedikit juga yang gagal.
Diakui oleh Menparekraf Wishnutama dalam webinar mingguan rutin Bincang Bisnis ASITA, Sabtu (2/5/2020), bahwa soal itu bukan perkara mudah. Kemenparekraf menyebut masih ada masalah dalam soal pendataan.
"Khusus untuk Kartu Pra Kerja bukan hal mudah, karena dalam pendataan kita juga kesulitan untuk membantu pendataan ini," ujar Wishnutama.
Menjawab pertanyaan berbagai pihak soal Kartu Pra Kerja, kondisi dunia pariwisata dan Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Apapun kebijakan yang dibuat atau diambil oleh pemerintah, tak dapat menyenangkan semua pihak.
"Apa pun kebijakan ini dalam situasi ini pasti tak akan memuaskan semua orang. Negara kita punya tantangan tersendiri dan tak bisa dibandingkan cara penanganannya. Kita punya tantangan geografis, kemampuan fiskal berbeda dan seterusnya," ujar Wishnutama.
Wishnutama pun membandingkan Singapura, yang negaranya jauh lebih kecil. Namun, masih menghadapi akibat dari COVID-19. Sedangkan tantangan yang dihadapi Indonesia, jauh lebih berat.
"Singapura negara sebesar Pulau Samosir saja tak mudah menghadapinya. Saya hanya mengambil contoh. Kompleksitas Indonesia jauh lebih kompleks, penanganan pandemi COVID-19 ini dari segi kesehatan dan ekonomi bukan hal yang bisa dibandingkan," urai Wishnutama.
Dalam sesi yang lalu, DPR yang diwakili oleh Komisi X juga telah membahas persoalan seputar Kartu Pra Kerja bagi para pelaku industri pariwisata dengan Wishnutama.
"Di luar efektif atau tidaknya Kartu Pra Kerja, kami melihat opsi bahwa Kartu Pra Kerja jadi program sosial safety net. Delay ini terjadi di semuanya. Teman-teman yang kena PHK yang diurus Kementerian Tenaga Kerja juga sama, delay juga. Karena itu target pada tahap awal yang terverifikasi sampai 1 juta. Kabar terakhir baru 200 ribu yang dapat dari target 1,5 juta di tahap pertama. Di bidang utama dari mas Teten dapat kendala yang sama," ujar Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda yang membawahi bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.
Untuk diketahui, setiap peserta yang berhasil lolos mengikuti pelatihan Pra Kerja akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta selama 4 bulan. Dana ini untuk membayar pelatihan dan membeli sembako.
(rdy/ddn)
Komentar Terbanyak
Bandung Juara Kota Macet di Indonesia, MTI: Angkot Buruk, Perumahan Amburadul
Prabowo Mau Borong 50 Boeing 777, Berapa Harga per Unit?
Prabowo Mau Beli 50 Pesawat Boeing dari Trump: Kita Perlu Membesarkan Garuda