Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Rabu, 08 Jul 2020 12:22 WIB

TRAVEL NEWS

Suku Baduy Terganggu Wisatawan, Momen Tepat Batasi Turis

Femi Diah
detikTravel
Suku Baduy Kirim Surat Terbuka ke Jokowi minta dihapuskan dari destinasi wisata
Suku Baduy mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. (Istimewa)
Jakarta -

Masyarakat Suku Baduy terganggu dengan kedatangan wisatawan yang berlebihan akhir-akhir ini hingga meminta wilayahnya dihapus dari destinasi wisata. Itu dinilai menjadi momen tepat untuk menerapkan wisata berkualitas.

Ketidaknyamanan itu sampai membuat Suku Baduy mengirimkan Surat Terbuka ke Presiden Joko Widodo. Isinya, mereka meminta agar wilayah Baduy dihapuskan dari destinasi wisata nasional, bahkan dari Google baru-baru ini. Mereka terusik karena dianggap sebagai tontonan oleh wisatawan.

Selain itu, sampah plastik menjadi masalah baru di Baduy yang ada di Lebak, Banten itu. Kedatangan wisatawan juga membuat tatanan adat Baduy terkikis.

Hannif Andy Al Anshori, pendiri Desa Wisata Institute, menilai keinginan warga suku Baduy itu tak berlebihan. Sebab, wisata adat tak bisa lepas dari dua hal utama, daya tampung dan batas perubahan.

"Daya tampung itu jelas, seberapa besar kampung adat bisa menerima wisatawan. Sementara itu, batas perubahan itu kuncinya kearifan lokal, budaya, kebiasaan. Padahal, kebiasaan yang dibawa wisatawan itu bermacam-macam, sedangkan Suku Baduy memiliki adat sendiri," kata Hannif yang dihubungi detikcom, Rabu (8/7/2020).

"Nah, di Baduy itu warga sudah menganggap jumlah wisatawan terlalu tinggi dan mulai terganggu, overtourism. Sampai-sampai mereka bersurat kepada presiden RI," ujar Hannif.

"Itu bukan fenomena baru dan memang wajar dilakukan oleh warga setempat. Wisata adat itu harus ada keseimbangan pembangunan, keseimbangan dari tiga pilar sosial, lingkungan, dan ekonomi, yang diutamakan adalah sosial dan lingkungan," dia menjelaskan.

Hannif Andy Al Anshori, pendiri Desa Wisata InstituteHannif Andy Al Anshori, pendiri Desa Wisata Institute Foto: dok, pribadi


Hannif meminta agar pemerintah tidak abai dengan situasi itu. Berkaca beberapa destinasi wisata yang lebih dulu mengalami overtourism, sudah semestinya pemerintah setempat turut turun tangan mencari solusi.

Hannif mencontohkan destinasi wisata lokal yang telah melakukan 'seleksi' turis untuk membatasi jumlah wisatawan setelah pengalaman pahit overtourism. Di antaranya, Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta.

Pada tahun 2014, Gunung Api Purba Nglanggeran diminati 325.000 pengunjung. Penghasilan memang cukup tinggi mencapai Rp 1,4 miliar, namun pengelola kewalahan. Selain itu, meningkatnya jumlah wisatawan yang datang sebanding dengan sampah yang mereka tinggalkan.

Masalah lain muncul karena masyarakat lokal di kawasan Nglanggeran terganggu dengan kebisingan, polusi, dan jejak vandalisme pada fasilitas publik. Kekhawatiran terbesar terhadap kerusakan lingkungan membuat pengelola menaikkan harga tiket masuk ke kawasan ini dan menjaring pasar yang lebih berkualitas.

Sejak itu, jumlah wisatawan menurun dan tercatat 103.000-an wisatawan yang datang. Tapi, pendapatan dari tiket masuk justru semakin meningkat, mencapai Rp 3,2 miliar.

Di luar negeri, destinasi wisata yang menerapkan aturan serupa adalah Bhutan. "Pemerintah Bhutan sengaja menerbitkan regulasi rumit demi melindungi alam, budaya, dan kearifan lokal di negaranya," kata Hannif.

Bhutan menerapkan pajak yang tinggi hingga meminimalkan akses darat dan udara, dengan hanya Druk Air dan Bhutan Airlines yang diizinkan beroperasi di Bhutan. Selain itu, wisatawan yang ingin masuk ke negara ini harus menggunakan biro travel lokal dan membayar USD 200-250 per hari. Bahkan, setiap wisatawan harus mengantongi izin pemerintah untuk mengeksplorasi setiap distrik.

"Peran pemerintah untuk membatasi jumlah wisatawan. Sesuaikan dengan adat di sana, termasuk saat membuat aturan etika berwisata," ujar Hannif.

"Sudah saatnya diterapkan quality tourism, pariwisata yang berkualitas, ya dengan keseimbangan sosial dan lingkungan, jangan kejar kuantitasnya. Apalagi, ada masyarakat lokal dirugikan, terganggu. Prinsip pariwisata itu menyenangkan wisatawan dan tuan rumahnya, ketika salah satu muncul ketidaksenangan konsep wisatanya rusak," dia menjelaskan.

"Selain itu wisata harus mengacu kepada pembangunan berkelanjutan. Sekali lagi, pariwisata enggak bisa lepas dari daya tampung dan batas perubahan," dia menegaskan.



Simak Video "Harapan di Balik Surat Penghapusan Baduy dari Objek Wisata ke Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(fem/ddn)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA