Sektor pariwisata di Indonesia belum kembali bergeliat sejak direlaksasi oleh pemerintah beberapa waktu ke belakang. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengamini keadaan itu.

"Sektor pariwisata yang seharusnya bisa bergeliat kembali, sampai sekarang karena posisinya (zona setiap daerah) hijau, biru, kuning dan seterusnya posisi ini menyebabkan sektor pariwisata ini paling terdampak," kata Dede Yusuf di Balai Kota Bandung, Jumat (17/7/2020).

"Hampir 90 persen kolaps tiga sampai empat bulan ini dan ini berat sekali bagi para pelaku sektor wisata, karena tidak ada kepastian," imbuhnya.

Semua sektor wisata terdampak dan hal itu dikeluhkan oleh pelaku wisata.

"Kapan bolehnya? Apa saja yang bisa dilakukan? Semua pengusaha kuliner, semua para pelaku wisata, ekonomi kreatif, semua terdampak dan mengeluhkan hal itu. Kita lihat, seperti Bandung 30 persen PAD-nya berasal dari sektor wisata. Harus ada intensitas perlakuan terhadap sektor wisata ini," jelasnya.

Dede Yusuf menyebut, pihaknya belum punya data akurat kenaikan pariwisata sejak direlaksasi pemerintah.

"Sekarang untuk bergerak naik enggak semuanya lho, Bali masih membuka hanya untuk wisatawan lokal. Lokal Bali, jadi kalau dari Jawa tidak boleh. Dari daerah lain juga, beberapa tidak boleh," tuturnya.

Objek wisata juga, dikhawatirkan menimbulkan klaster baru. "Ini naik turun, contoh di Puncak Bogor kemarin, ternyata yang datang ribuan orang. Bahaya juga, jadi protokol kesehatan harus dijaga juga," ujarnya.

Meski belum memiliki data dari pemerintah, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Kadin dari PHRI jika pariwisata masih lesu.

"Masih lesu, kemarin webinar dengan Kadin, dengan PHRI, mereka katakan masih kolaps dan tidak ada bantuan pemerintah secara signifikan," paparnya.

Selain itu, para pelaku usaha pariwisata juga mengharapkan bantuan dari pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Yang diharapkan bantuan dari pemerintah itu, cash money, bentuk cash money itu adalah relaksasi kredit, bukan ngasih duit untuk sembako karena buat pelaku hotel dan restoran sembako itu bukan solusi. Tapi kalau ada relaksasi kredit, mereka punya kredit, paling tidak mereka bertahan, bunga ringan dan pengembalian membutuhkan waktu setahun dua taun ke depan, ini belum terjadi saat ini," pungkasnya.