Kasus COVID-19 Kian Tinggi, Kemenparekraf: Buka Tutup Wisata di Tangan Pemda

Jakarta -

Indonesia mencatatkan rekor tertinggi penambahan kasus virus Corona COVID-19 per 3 September. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyerahkan buka tutup wisata kepada pemerintah daerah.

Kasus penambahan virus Corona di Indonesia mencapai 3.622 yang menjadi total 184.268. Angka itu menjadi penambahan kasus per hari tertinggi sejak wabah COVID-19 muncul di Tanah Air.

Kian bertambahnya kasus virus Corona itu berimbas kepada aktivitas wisata masing-masing daerah. Kemenparekraf meminta agar pemda bertindak tegas untuk memutus rantai penularan, ketimbang membiarkan aktivitas yang berpeluang untuk menyebarkan COVID-19.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kewenangan untuk mengambil tindakan ada di tangan pemerintah daerah (pemda). Pemda harus mengambil tindakan tegas ketika kasus COVID-19 naik kembali di daerah wisatanya, yaitu melakukan pembatasan secara ketat atau menutup daerah wisata tersebut," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Kemenparekraf Ari Juliano Gema, saat dihubungi detikcom, Kamis (3/9/2020).

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 Kemenparekraf Ari Juliano Gema (dok. pribadi)

"Seperti munculnya klaster baru saat long weekend yang lalu, itu yang harus disikapi dengan tegas oleh Pemda," dia menegaskan.

Bagi daerah yang masuk dalam zona hijau dan masih tetap membuka wisata, Ari berpesan agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

"Kami memberikan panduan untuk pelaksanaan protokol kesehatan melalui program I Do Care, dan membantu promosi wisata untuk daerah yang sudah siap," kata Ari.

"Kemenparekraf memberikan pertimbangan, masukan, dan saran untuk Pemda dalam pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan di sektor pariwisata," ujar dia.

Ari juga meminta kesadaran masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan di manapun, termasuk tempat wisata. "Meskipun saat ini Pemda sudah membuat regulasi yang ketat terkait penerapan protokol kesehatan, dan aparat sudah menegakkan regulasinya, namun kesadaran publik untuk menerapkan aturan juga harus tinggi," kata Ari.